Friday, August 19, 2005

[forum-pajak] Tanya Ujian Brevet A & B

Rekan-rekan sekalian, saya mau bertanya beberapa hal berikut :

Kalau saya mau mengikuti ujian perpajakan dengan sertifikat Brevet A & B di Jakarta, dengan sertifikat bersifat nasional di mana, apakah ada websitenya ?

Apakah sertifikasi Brevet A & B ada masa berlakunya (harus diperbarui terus) ?

Terima kasih.


---------------------------------
Start your day with Yahoo! - make it your home page

[Non-text portions of this message have been removed]

------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
<font face=arial size=-1><a href="http://us.ard.yahoo.com/SIG=12hjauo06/M=362329.6886306.7839369.3040540/D=groups/S=1705004361:TM/Y=YAHOO/EXP=1124465367/A=2894321/R=0/SIG=11dvsfulr/*http://youthnoise.com/page.php?page_id=1992
">Fair play? Video games influencing politics. Click and talk back!</a>.</font>
--------------------------------------------------------------------~->

============================================
STOP PRESS!!!
FPMail telah diluncurkan. FPMail adalah fasilitas layanan pencarian peraturan perpajakan melalui email. Daftarkan email anda untuk dapat menggunakan fasilitas ini. Kirimkan email kosong ke alamat daftar@forumpajakmail.com dengan subject "daftar" (tanpa tanda petik).
============================================

PERHATIAN
Dalam me-reply email, hapuslah bagian email yang tidak diperlukan termasuk DISCLAIMER dibawah ini. Anda dapat menggunakan fasilitas pencarian peraturan perpajakan dan tax treaty (P3B) yang kami sediakan secara gratis di website Forum Pajak (www.forumpajak.com).

DISCLAIMER:
Please consult a professional if you require legal advice or other expert assistance. Although this discussion group is designed to provide you with accurate and authoritative information about the subjects covered, it is published with the understanding that Forum Pajak nor its member are engaged in rendering legal, business, or other professional advice. For more information, please visit www.forumpajak.com or send email to subscribe@forumpajak.com to subscribe. Send your advices or comments to redaksi@forumpajak.com.
============================================

Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/forum-pajak/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
forum-pajak-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

[forum-pajak] forum pajak


Para pakar pajak ikut gabung donk bagi2 ilmunya

Trimks

Tedy
========================================================================================
Semarakkan Ulang Tahun Kemerdekaan RI dengan mengikuti TelkomNet Netkuis 17-an
Dari 17-08-2005 s.d 17-09-2005. Dan dapatkan hadiahnya..!! hanya di http://netkuis.telkom.net
========================================================================================

------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
<font face=arial size=-1><a href="http://us.ard.yahoo.com/SIG=12hkn2n1p/M=362329.6886306.7839369.3040540/D=groups/S=1705004361:TM/Y=YAHOO/EXP=1124457145/A=2894321/R=0/SIG=11dvsfulr/*http://youthnoise.com/page.php?page_id=1992
">Fair play? Video games influencing politics. Click and talk back!</a>.</font>
--------------------------------------------------------------------~->

============================================
STOP PRESS!!!
FPMail telah diluncurkan. FPMail adalah fasilitas layanan pencarian peraturan perpajakan melalui email. Daftarkan email anda untuk dapat menggunakan fasilitas ini. Kirimkan email kosong ke alamat daftar@forumpajakmail.com dengan subject "daftar" (tanpa tanda petik).
============================================

PERHATIAN
Dalam me-reply email, hapuslah bagian email yang tidak diperlukan termasuk DISCLAIMER dibawah ini. Anda dapat menggunakan fasilitas pencarian peraturan perpajakan dan tax treaty (P3B) yang kami sediakan secara gratis di website Forum Pajak (www.forumpajak.com).

DISCLAIMER:
Please consult a professional if you require legal advice or other expert assistance. Although this discussion group is designed to provide you with accurate and authoritative information about the subjects covered, it is published with the understanding that Forum Pajak nor its member are engaged in rendering legal, business, or other professional advice. For more information, please visit www.forumpajak.com or send email to subscribe@forumpajak.com to subscribe. Send your advices or comments to redaksi@forumpajak.com.
============================================

Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/forum-pajak/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
forum-pajak-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

RE: [forum-pajak] pph 23

Point peraturan itu memang begitu rasanya....
Salam Debby...

DWI MULYONO

-----Original Message-----
From: debbypph@senayan-square.co.id
[mailto:debbypph@senayan-square.co.id]
Sent: Thursday, August 18, 2005 9:26 AM
To: forum-pajak@yahoogroups.com
Subject: Re: [forum-pajak] pph 23

Dalam Kep -/PJ./2002 antara lain diatur bahwa:

Psl 1
(2) Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain
jasa
konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan
hanya
atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian
tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material/barang akan

dikenakan atas seluruh nilai kontrak.

Jadi kalau lihat peraturan di atas:
- selain jasa konstruksi dan catering, maka yang dipotong hanya atas
jasanya saja
- selain jasa konstruksi dan catering, bila dalam kontrak tidak dapat
dipisahkan antara jasa dan material maka pemotongan pajak
akan dilakukan atas seluruh nilai kontrak

So, kalau lihat kasus sdr. adi sih...
Jasa perbaikan gedung (kalau dalam interpretasi saya perbaikan gedung
yang
bersifat pekerjaan konstruksi)
maka termasuk dalam jasa konstruksi (dalam peraturan di atas tidak
dilihat
jenis perusahaannya...kali sah2 aja ya pengusaha EO melakukan perbaikan
gedung) sepanjang yang dilakukan adalah jasa konstruksi maka tidak
dikenal adanya pemisahan antara jasa dan material..
Mungkin alasannya kenapa dalam jasa konstruksi tidak dibolehkan
dipisahkan
antara jasa dan material untuk penghitungan wht...
katanya sih banyak mark up nilai material yang nggak "sehat" dari
pengusaha tersebut..benar nggak seh...he..he
tahu ah...

salam hangat,

Debby Rosaria

"adi coy" <adi_pufi@hotpop.com>
Sent by: forum-pajak@yahoogroups.com
08/16/2002 09:42 AM
Please respond to
forum-pajak@yahoogroups.com

To
<forum-pajak@yahoogroups.com>
cc

Subject
[forum-pajak] pph 23

bagaimana menghitung PPh 23 atas jasa perbaikan gedung, yang tercantum
dalam perjanjian kontrak tidak ada yang menyebutkan nilai jasanya namun
hanya material nilai bahan bangunan serta upah tenaga kerjanya, dan
bagaimana jika seandainya nilai jasanya itu dihitung per meter persegi
yang didalamnya terkandung pula material yang digunakan serta upah
tenaga
kerjanya, apakah perlu pemisahan khusus dalam perjanjiannya

[Non-text portions of this message have been removed]

============================================
STOP PRESS!!!
FPMail telah diluncurkan. FPMail adalah fasilitas layanan pencarian
peraturan perpajakan melalui email. Daftarkan email anda untuk dapat
menggunakan fasilitas ini. Kirimkan email kosong ke alamat
daftar@forumpajakmail.com dengan subject "daftar" (tanpa tanda petik).
============================================

PERHATIAN
Dalam me-reply email, hapuslah bagian email yang tidak diperlukan
termasuk
DISCLAIMER dibawah ini. Anda dapat menggunakan fasilitas pencarian
peraturan perpajakan dan tax treaty (P3B) yang kami sediakan secara
gratis
di website Forum Pajak (www.forumpajak.com).

DISCLAIMER:
Please consult a professional if you require legal advice or other
expert
assistance. Although this discussion group is designed to provide you
with
accurate and authoritative information about the subjects covered, it is

published with the understanding that Forum Pajak nor its member are
engaged in rendering legal, business, or other professional advice. For
more information, please visit www.forumpajak.com or send email to
subscribe@forumpajak.com to subscribe. Send your advices or comments to
redaksi@forumpajak.com.
============================================

YAHOO! GROUPS LINKS

Visit your group "forum-pajak" on the web.

To unsubscribe from this group, send an email to:
forum-pajak-unsubscribe@yahoogroups.com

Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.

[Non-text portions of this message have been removed]

============================================
STOP PRESS!!!
FPMail telah diluncurkan. FPMail adalah fasilitas layanan pencarian
peraturan perpajakan melalui email. Daftarkan email anda untuk dapat
menggunakan fasilitas ini. Kirimkan email kosong ke alamat
daftar@forumpajakmail.com dengan subject "daftar" (tanpa tanda petik).
============================================

PERHATIAN
Dalam me-reply email, hapuslah bagian email yang tidak diperlukan
termasuk DISCLAIMER dibawah ini. Anda dapat menggunakan fasilitas
pencarian peraturan perpajakan dan tax treaty (P3B) yang kami sediakan
secara gratis di website Forum Pajak (www.forumpajak.com).

DISCLAIMER:
Please consult a professional if you require legal advice or other
expert assistance. Although this discussion group is designed to provide
you with accurate and authoritative information about the subjects
covered, it is published with the understanding that Forum Pajak nor its
member are engaged in rendering legal, business, or other professional
advice. For more information, please visit www.forumpajak.com or send
email to subscribe@forumpajak.com to subscribe. Send your advices or
comments to redaksi@forumpajak.com.
============================================

Yahoo! Groups Links

------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
<font face=arial size=-1><a href="http://us.ard.yahoo.com/SIG=12hdod3jt/M=362329.6886306.7839369.3040540/D=groups/S=1705004361:TM/Y=YAHOO/EXP=1124455495/A=2894321/R=0/SIG=11dvsfulr/*http://youthnoise.com/page.php?page_id=1992
">Fair play? Video games influencing politics. Click and talk back!</a>.</font>
--------------------------------------------------------------------~->

============================================
STOP PRESS!!!
FPMail telah diluncurkan. FPMail adalah fasilitas layanan pencarian peraturan perpajakan melalui email. Daftarkan email anda untuk dapat menggunakan fasilitas ini. Kirimkan email kosong ke alamat daftar@forumpajakmail.com dengan subject "daftar" (tanpa tanda petik).
============================================

PERHATIAN
Dalam me-reply email, hapuslah bagian email yang tidak diperlukan termasuk DISCLAIMER dibawah ini. Anda dapat menggunakan fasilitas pencarian peraturan perpajakan dan tax treaty (P3B) yang kami sediakan secara gratis di website Forum Pajak (www.forumpajak.com).

DISCLAIMER:
Please consult a professional if you require legal advice or other expert assistance. Although this discussion group is designed to provide you with accurate and authoritative information about the subjects covered, it is published with the understanding that Forum Pajak nor its member are engaged in rendering legal, business, or other professional advice. For more information, please visit www.forumpajak.com or send email to subscribe@forumpajak.com to subscribe. Send your advices or comments to redaksi@forumpajak.com.
============================================

Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/forum-pajak/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
forum-pajak-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

Re: [forum-pajak] Swasta Murni Berubah Menjadi PMA


jelas sih pindah kpp , kewajiban khan sama
--- Suci <suci_ppt@cbn.net.id> wrote:

> Kepada Yth Rekan semuanya,
>
>
>
> Mohon pencerahan atas kasus yang terjadi di kantor
> saya.
>
>
>
> Perusahaan kami dlm hal ini berbentuk PT akan
> berubah menjadi PMA, yang
> ingin saya tanyakan apakah ada perbedaan dengan
> perhitungan, penyetoran dan
> pelaporan pajaknya (PPh 21/26; PPh 23/26, PPh Badan
> dan PPN) dan Bagaimana
> dgn NPWPnya apakah harus diganti ke Badora dan
> bagaimana tatacaranya.
>
>
>
> Terima kasih atas pencerahannya.
>
>
>
>
>
> [Non-text portions of this message have been
> removed]
>
>
>
>
>


____________________________________________________
Start your day with Yahoo! - make it your home page
http://www.yahoo.com/r/hs

------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
<font face=arial size=-1><a href="http://us.ard.yahoo.com/SIG=12hervg42/M=362329.6886306.7839369.3040540/D=groups/S=1705004361:TM/Y=YAHOO/EXP=1124455236/A=2894321/R=0/SIG=11dvsfulr/*http://youthnoise.com/page.php?page_id=1992
">Fair play? Video games influencing politics. Click and talk back!</a>.</font>
--------------------------------------------------------------------~->

============================================
STOP PRESS!!!
FPMail telah diluncurkan. FPMail adalah fasilitas layanan pencarian peraturan perpajakan melalui email. Daftarkan email anda untuk dapat menggunakan fasilitas ini. Kirimkan email kosong ke alamat daftar@forumpajakmail.com dengan subject "daftar" (tanpa tanda petik).
============================================

PERHATIAN
Dalam me-reply email, hapuslah bagian email yang tidak diperlukan termasuk DISCLAIMER dibawah ini. Anda dapat menggunakan fasilitas pencarian peraturan perpajakan dan tax treaty (P3B) yang kami sediakan secara gratis di website Forum Pajak (www.forumpajak.com).

DISCLAIMER:
Please consult a professional if you require legal advice or other expert assistance. Although this discussion group is designed to provide you with accurate and authoritative information about the subjects covered, it is published with the understanding that Forum Pajak nor its member are engaged in rendering legal, business, or other professional advice. For more information, please visit www.forumpajak.com or send email to subscribe@forumpajak.com to subscribe. Send your advices or comments to redaksi@forumpajak.com.
============================================

Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/forum-pajak/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
forum-pajak-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

RE: [forum-pajak] Re: faktur keluaran yang dikoreksi


----- Original Message -----
From: Triyani <triyani08@yahoo.com>
To: <forum-pajak@yahoogroups.com>
Sent: Wednesday, August 17, 2005 9:58 PM
Subject: [forum-pajak] Re: faktur keluaran yang dikoreksi
terima kasih semuanya atas tanggapannya.
sorry..., saya panggil triyani(mbah)jadi harus panggil apa dong....???

okelah,kalau menurut UU teman saya salah tetapi dasar denda 2% STP dari
total DPP FP sederhana tidak diatur oleh UU tersebut??kalau kek gitu dasar
apa fiskus kena denda 2% ??
jika customer tidak menpunyai NPWP atau udah punya NPWP tetapi NON
PKP,apakah perusahaan harus menerbitkan FP standar??kalau iya,maka customer
tersebut tidak mau beli sama perusahaan kami, karena rata rata customer
perusahaan hanya toko toko biasa dan mereka juga tidak mau repot repot
urusin pajak,jadi gimana dong..???apakah disuruh perusahaan tidak usah
jual??inikan bisa berdampak langsung dengan kelangsung hidup
perusahaan??apakah yang menbuat UU tidak memikirkan hal ini??saya harap
dalam pemeriksaan,fiskus lebih bijaksana, jangan asal mengeluarkan koreksi
yang tidak mendasar(contohnya ditemukan salah satu customer identitas
jelas,yang dikoreksi semua FP sederhana,apakah itu benar??)sama saja kalau
kita ujian yang salah satu dari lima soal tetapi dianggap salah semua...apa
mau...!!!janganlah WP itu dianggap sebagai OBJEK atau SAPI PERASAN karena
mereka yang banyak sumbang untuk negara ini...!!!
STPnya udah keluar dan teman saya lagi ngajukan PK,berapa besar peluang
teman saya untuk menang???

salam saya

ali

> Upsss... Setelah lama tdk baca email yang panggil aku dg sebutan
> pak/mas.. kali ini dipanggil mbah... heheheheheheh. Kaciannn dehhh...
>
> Komentar utk masalah yang dikemukakan pak Ali, gimana yahhh... agak
> dilematis jg sihh.
>
> Disatu sisi, mungkin fiscus "benar" krn berpegang pada KEP DJP yang
> mengatur ttg Syarat2 diterbitkannya FP Sederhana yang berlaku pada
> saat transaksi terjadi [lihat detail aturan dibawah]. Disisi lain,
> memang tidak adil jika WP (Penjual) yang sudah memungut PPN dan
> menyetorkan ke Kas Negara, masih dikenakan sanksi 2% dari DPP "hanya"
> karena menerbitkan FP Sederhana.
>
> Tapi yang pasti, Penjual dalam menerbitkan FP apakah FP Standart/ FP
> Sederhana, BUKAN melihat apakah Customer tsb PKP atau Non PKP.
>
> Menurut saya, sebenarnya hasil temuan Fiscus tsb (ada customer yang
> pembeliannya dlm setahun ke satu supplier > 300 Jt dan blm PKP atau
> malah blm punya NPWP) bisa digunakan sbg data dari pihak ke-3 yang
> bisa digunakan utk pengukuhan PKP Secara Jabatan. Tapi sayangnya
> malah penjual yang dikenakan sanksi.
>
> Salam,
> Triyani
>
> ----------
> Nomer peraturan: : KEP-128/PJ./2004
> Tanggal : 2004-08-25 00:00:00
> Perihal : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR
> KEP-524/PJ./2000 TENTANG SYARAT-SYARAT FAKTUR PAJAK SEDERHANA
> SEBAGAIMANA TELAH DI UBAH DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
> NOMOR KEP-425/PJ./2001
>
>
> PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR KEP-
> 524/PJ./2000 TENTANG SYARAT-SYARAT FAKTUR PAJAK SEDERHANA SEBAGAIMANA
> TELAH DI UBAH DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-
> 425/PJ./2001
> DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
> Menimbang :
> Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kejelasan
> mengenai pembuatan Faktur Pajak Sederhana atas Penyerahan Barang Kena
> Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada bukan konsumen akhir yang nama,
> alamat atau NPWP-nya tidak diketahui, perlu menetapkan Keputusan
> Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Kedua atas Keputusan
> Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-524/PJ./2000 tentang Syarat-
> syarat Faktur Pajak Sederhana sebagaimana.telah diubah dengan
> Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-425/PJ./2001;
> Mengingat :
> 1. Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
> Cara Perpajakan (LN RI Tahun 1983 No. 49; TLN RI No. 3262)
> sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang
> No.16 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 No. 126; TLN RI No. 3984);
> 2. Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan
> Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (LN RI
> Tahun 1983 No. 51; TLN RI No. 3264) sebagaimana telah beberapa kali
> diubah terakhir dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2000 (LN RI Tahun
> 2000 No. 128; TLN RI No. 3986);
> 3. Peraturan Pemerintah No.143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan
> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
> Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana
> telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18
> Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 No. 259, TLN RI No. 4061) sebagaimana
> telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2002 (LN RI
> Tahun 2002 No. 48, TLN RI No. 4199);
> 4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-524/PJ./2000
> tentang Syarat-syarat Faktur Pajak Sederhana sebagaimana telah diubah
> dengan KEP-425/PJ./2001.
>
> M E M U T U S K A N :
> Menetapkan :
> PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-
> 524/PJ./2000 TENTANG SYARAT-SYARAT FAKTUR PAJAK SEDERHANA SEBAGAIMANA
> TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-
> 425/PJ./2001
>
> Pasal I
> Mengubah ketentuan Pasal I sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi
> sebagai berikut :
> Pengusaha Kena Pajak yang melakukan :
> a. penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang
> dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir; atau
> b. penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada
> pembeli Barang Kena Pajak dan atau penerima Jasa Kena Pajak yang
> nama, alamat atau Nomor Pokok Wajib Pajaknya tidak diketahui, dapat
> membuat Faktur Pajak Sederhana,"
> Pasal II
> Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal
> ditetapkan.
> Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengumuman Keputusan
> Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya pada Berita Negara
> Republik Indonesia.
>
> Ditetapkan di Jakarta
> Pada tanggal 25 Agustus 2004
> DIREKTUR JENDERAL PAJAK
> ttd.
> HADI POERNOMO
> NIP 060027375
>
>
>
> Nomer peraturan: : KEP-425/PJ./2001
> Tanggal : 2001-07-02 00:00:00
> Perihal : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR:KEP-
> 524/PJ./2000 TENTANG SYARAT-SYARAT FAKTUR PAJAK SEDERHANA
>
> PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR:KEP-
> 524/PJ./2000 TENTANG SYARAT-SYARAT FAKTUR PAJAK SEDERHANA
>
> DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
>
> Menimbang :
> bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan ketertiban
> administrasi sehubungan dengan penerbitan Faktur Pajak Sederhana,
> perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan
> Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-524/PJ./2000
> tentang Syarat-syarat Faktur Pajak Sederhana;
>
> Mengingat :
> 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
> Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang
> Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51,
> Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah
> terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara
> Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara
> Nomor 3986);
> 2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-
> 524/PJ./2000 tentang Syarat-syarat Faktur Pajak Sederhana;
>
> MEMUTUSKAN:
>
> Menetapkan :
> KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
> DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR:KEP-524/PJ./2000 TENTANG SYARAT-SYARAT
> FAKTUR PAJAK SEDERHANA.
>
> Pasal I
> Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi
> sebagai berikut:
> "Pasal 1
> Pengusaha Kena Pajak yang melakukan:
> a. penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak
> yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir; dan
> b. penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak
> kepada pembeli dan atau penerima Jasa Kena Pajak yang tidak diketahui
> identitasnya secara lengkap, dapat membuat Faktur Pajak Sederhana."
>
> Pasal II
> Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal
> ditetapkan.
>
> Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan
> Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
> Republik Indonesia.
>
> Ditetapkan di : Jakarta
> pada tanggal : 2 Juli 2001
>
> DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
>
> ttd,
>
> HADI POERNOMO
>
>
> Nomer peraturan: : KEP-524/PJ./2000
> Tanggal : 2000-12-06 00:00:00
> Perihal : SYARAT-SYARAT FAKTUR PAJAK SEDERHANA
>
> SYARAT-SYARAT FAKTUR PAJAK SEDERHANA
>
> DIREKTUR JENDERAL PAJAK
>
> Menimbang :
>
> a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (7)
> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
> Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana
> telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;
> b. bahwa dengan memperhatikan kebiasaan dalam dunia usaha serta
> dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan
> penyederhanaan administrasi;
> c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
> huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
> tentang syarat-syarat Faktur Pajak Sederhana;
>
> Mengingat :
>
> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
> Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran
> Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran
> Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
> undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
> 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);
>
> MEMUTUSKAN :
>
> Menetapkan :
>
> KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG SYARAT-SYARAT FAKTUR PAJAK
> SEDERHANA.
>
> Pasal 1
>
> Pengusaha Kena Pajak yang melakukan :
> a. penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang
> dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir, atau
> b. penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada
> pembeli dan atau penerima Jasa Kena Pajak yang tidak diketahui
> identitasnya secara lengkap, dapat membuat Faktur Pajak Sederhana.
>
> Pasal 2
>
> Faktur Pajak Sederhana paling sedikit harus memuat :
> a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan
> Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak;
> b. Jenis dan kuantum Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak
> yang diserahkan;
> c. Jumlah Harga Jual atau Penggantian yang sudah termasuk Pajak
> Pertambahan Nilai atau besarnya Pajak Pertambahan Nilai dicantumkan
> secara terpisah;
> d. Tanggal pembuatan Faktur Pajak Sederhana.
>
> Pasal 3
>
> (1) Tanda bukti penyerahan atau pembayaran atas penyerahan Barang
> Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak tersebut di bawah ini sepanjang
> memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperlakukan
> sebagai Faktur Pajak Sederhana, yaitu :
> a. bon kontan,
> b. faktur penjualan,
> c. segi cash register,
> d. karcis,
> e. kuitansi, atau
> f. tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis.
> (2) Faktur Pajak Sederhana yang tidak memenuhi ketentuan
> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Faktur Pajak yang tidak
> lengkap.
> (3) Faktur Pajak Standar yang diisi tidak lengkap bukan merupakan
> Faktur Pajak Sederhana.
>
> Pasal 4
>
> (1) Faktur Pajak Sederhana harus dibuat pada saat penyerahan
> Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak atau pada saat pembayaran,
> apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan
> atau Jasa Kena Pajak.
> (2) Faktur Pajak Sederhana dibuat paling sedikit dalam rangkap 2
> (dua).
> (3) Faktur Pajak Sederhana dianggap telah dibuat dalam rangkap 2
> (dua) atau lebih dalam hal Faktur Pajak Sederhana tersebut dibuat
> dalam 1 (satu) lembar yang terdiri dari 2 (dua) atau lebih bagian
> atau potongan yang disediakan untuk disobek atau dipotong.
>
> Pasal 5
>
> Faktur Pajak Sederhana tidak dapat digunakan oleh pembeli Barang Kena
> Pajak dan atau penerima Jasa Kena Pajak sebagai dasar untuk
> pengkreditan Pajak Masukan.
>
> Pasal 6
>
> Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku,
> Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ./1995 tanggal 26
> Januari 1995, dinyatakan tidak berlaku.
>
> Pasal 7
>
> Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1
> Januari 2001.
>
> Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan
> Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
> Republik Indonesia.
>
> Ditetapkan di : Jakarta
> pada tanggal : 6 Desember 2000
>
> DIREKTUR JENDERAL
>
> ttd
>
> MACHFUD SIDIK
>
>
>
> Nomer peraturan: : KEP-05/PJ./1995
> Tanggal : 1995-01-26 00:00:00
> Perihal : FAKTUR PAJAK SEDERHANA
>
> FAKTUR PAJAK SEDERHANA
> DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
> Menimbang : dst.
> Mengingat : dst.
> MEMUTUSKAN :
> Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
> FAKTUR PAJAK
> SEDERHANA
> Pasal 1
> Pengusaha Kena Pajak yang melakukan :
> a. penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang
> dilakukan secara langsung kepada
> konsumen akhir, atau
> b. penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada
> pembeli dan atau penerima Jasa
> Kena Pajak yang tidak diketahui identitasnya secara lengkap.
> dapat membuat Faktur Pajak Sederhana.
> Pasal 2
> Faktur Pajak Sederhana sekurang-kurangnya harus memuat :
> 1. Nama, alamat usaha, Nomor Pokok Wajib Pajak serta nomor dan
> tanggal Pengukuhan Pengusaha
> Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena
> Pajak;
> 2. Macam, jenis dan kuantum;
> 3. Jumlah Harga Jual atau Penggantian yang sudah termasuk pajak
> atau besarnya pajak dicantumkan
> secara terpisah;
> 4. Tanggal pembuatan Faktur Pajak Sederhana.
> Pasal 3
> (1) Faktur Pajak Sederhana dapat berupa bon kontan, faktur
> penjualan, segi cash register, karcis,
> kuitansi, yang dipakai sebagai tanda bukti penyerahan atau
> pembayaran atas penyerahan Barang
> Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak
> yang bersangkutan.
> (2) Faktur Pajak Standar yang diisi tidak lengkap bukan merupakan
> Faktur Pajak Sederhana.
> Pasal 4
> (1) Faktur Pajak Sederhana harus dibuat pada saat penyerahan
> Barang Kena Pajak atau Jasa Kena
> Pajak atau pada saat pembayaran apabila pembayaran diterima
> sebelum penyerahan Barang Kena
> Pajak atau Jasa Kena Pajak.
> (2) Faktur Pajak Sederhana dibuat sekurang-kurangnya dalam
> rangkap 2 (dua)
> (3) Faktur Pajak Sederhana dianggap telah dibuat dalam rangkap 2
> (dua) atau lebih dalam hal Faktur
> Pajak Sederhana tersebut dibuat dalam 1 (satu) lembar yang
> terdiri dari 2 (dua) atau lebih bagian
> atau potongan yang disediakan untuk disobek atau dipotong,
> seperti yang terjadi pada karcis.
> Pasal 5
> Faktur Pajak Sederhana tidak dapat digunakan oleh pembeli Barang Kena
> Pajak/penerima Jasa Kena Pajak
> sebagai dasar untuk pengkreditan Pajak Masukan.
> Pasal 6
> Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Direktur Jenderal Pajak
> Nomor KEP-42/PJ./1993 tanggal
> 10 Oktober 1993 dinyatakan tidak berlaku lagi.
> Pasal 7
> Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995.
> Ditetapkan di : JAKARTA
> Pada tanggal : 26 Januari 1995
> MENTERI KEUANGAN
> SELAKU
> PGS. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
> ttd
> MAR'IE MUHAMMAD
>
>
>
> --- In forum-pajak@yahoogroups.com, "ali_andrea" <Ali_Andrea@C...>
> wrote:
> > dear all,
> >
> > saya mau minta tolong saran atau pendapat dari pak,taufik,mbah
> triyani,fiskus dan lainnya.
> >
> > teman saya mengalami hal serupa dengan temannya pak jeri tetapi
> ditempat teman saya yang dikoreksi oleh fiskus adalah faktur pajak
> sederhana.
> > adapun alasan yang dikemukakan oleh fiskus :
> > identitas customer jelas dan rata rata pembelian dalam 1 tahun
> kurang lebih 300juta,
> > jadi harus diterbitkan faktur pajak standar.
> > padahal yang menpunyai omset pembeli dalam 1 tahun 300 juta hanya
> beberapa customer,tetapi yang dikoreksi semuanya??
> > perusahaan sudah mengemukakan alasan yang jelas kepada fiskus
> tetapi fiskus bersikukuh pada keputusannya,DENGAN ENTENG FISKUS
> BERKATA tanpa MERASA BERSALAH,kalau tidak puas dengan keputusan
> tersebut,silakan saja ajukan PK.
> >
> > perusahaan merasa dirugikan atas keputusan tersebut,tetapi
> perusahaan tidak bisa buat apa apa kecuali mengajukan PK.
> > perlu diketahui,angka yang dikoreksi oleh fiskus 1,2M dengan
> diterbitkan STP 2% dari total DPP faktur pajak sederhana.
> >
> > PERTANYAAN SAYA :
> > HARUSKAH PERUSAHAAN YANG MENANGGUNG AKIBATNYA KARENA CUSTOMER NON
> PKP??
> > PERUSAHAAN TELAH PUNGGUT PAJAK ATAS PENJUALAN KE CUSTOMER NON PKP
> DAN TELAH DILAPORKAN
> > DENGAN BENAR KE KPP,KENAPA PERUSAHAAN YANG DIKENAKAN SANKSI???
> > DIMANA ADA KERUGIAN NEGARA AKIBAT DITERBITKAN FAKTUR PAJAK
> SEDERHANA??
> > DIMANA RASA KEADILAN YANG DIDAPATKAN OLEH PERUSAHAAN??
> > ADA NGAK SANKSI KEPADA OKNUM FISKUS YANG TELAH MENERBITKAN STP,JIKA
> PK TERSEBUT DITERIMA???
> > SELAMA PENGAJUAN PK,BISA NGAK PERUSAHAAN MENANGGUHKAN PEMBAYARAN
> ATAS STP TERSEBUT???
> >
> > SALAM SAYA
> >
> >
> >
> > ALI
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> ============================================
> STOP PRESS!!!
> FPMail telah diluncurkan. FPMail adalah fasilitas layanan pencarian
peraturan perpajakan melalui email. Daftarkan email anda untuk dapat
menggunakan fasilitas ini. Kirimkan email kosong ke alamat
daftar@forumpajakmail.com dengan subject "daftar" (tanpa tanda petik).
> ============================================
>
> PERHATIAN
> Dalam me-reply email, hapuslah bagian email yang tidak diperlukan termasuk
DISCLAIMER dibawah ini. Anda dapat menggunakan fasilitas pencarian peraturan
perpajakan dan tax treaty (P3B) yang kami sediakan secara gratis di website
Forum Pajak (www.forumpajak.com).
>
> DISCLAIMER:
> Please consult a professional if you require legal advice or other expert
assistance. Although this discussion group is designed to provide you with
accurate and authoritative information about the subjects covered, it is
published with the understanding that Forum Pajak nor its member are engaged
in rendering legal, business, or other professional advice. For more
information, please visit www.forumpajak.com or send email to
subscribe@forumpajak.com to subscribe. Send your advices or comments to
redaksi@forumpajak.com.
> ============================================
>
> Yahoo! Groups Links
>
>
>
>
>

------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
<font face=arial size=-1><a href="http://us.ard.yahoo.com/SIG=12hgkaf86/M=362329.6886306.7839369.3040540/D=groups/S=1705004361:TM/Y=YAHOO/EXP=1124455399/A=2894321/R=0/SIG=11dvsfulr/*http://youthnoise.com/page.php?page_id=1992
">Fair play? Video games influencing politics. Click and talk back!</a>.</font>
--------------------------------------------------------------------~->

============================================
STOP PRESS!!!
FPMail telah diluncurkan. FPMail adalah fasilitas layanan pencarian peraturan perpajakan melalui email. Daftarkan email anda untuk dapat menggunakan fasilitas ini. Kirimkan email kosong ke alamat daftar@forumpajakmail.com dengan subject "daftar" (tanpa tanda petik).
============================================

PERHATIAN
Dalam me-reply email, hapuslah bagian email yang tidak diperlukan termasuk DISCLAIMER dibawah ini. Anda dapat menggunakan fasilitas pencarian peraturan perpajakan dan tax treaty (P3B) yang kami sediakan secara gratis di website Forum Pajak (www.forumpajak.com).

DISCLAIMER:
Please consult a professional if you require legal advice or other expert assistance. Although this discussion group is designed to provide you with accurate and authoritative information about the subjects covered, it is published with the understanding that Forum Pajak nor its member are engaged in rendering legal, business, or other professional advice. For more information, please visit www.forumpajak.com or send email to subscribe@forumpajak.com to subscribe. Send your advices or comments to redaksi@forumpajak.com.
============================================

Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/forum-pajak/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
forum-pajak-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

Re: [forum-pajak] ITJEN DEPKEU

Hello Mr. Sapri,

Anda benar, ITJEN hanya memeriksa internal DepKeu saja. Kalo ada SKPKB berdasarkan temuan ITJEN itu namanya fatal error........Sesuai dengan Undang2 Perpajakan yang boleh memeriksa hanya pihak berwenang di kantor pajak, yaitu pemeriksa pajak (tidak semua pegawai pajak boleh melakukan pemeriksaan/audit pajak, dan yang berwenang memeriksa harus mempunyai kartu pemeriksa).

Kalau benar yang anda sebut adalah SKPKB, itu berarti hasil dari suatu pemeriksaan. Bukan STP, yang biasanya hanya disebabkan oleh kesalahan administratif saja. Selain itu yang perlu anda ketahui, bahwa tidak bisa suatu hasil pemeriksaan yang telah selesai, dikemudian hari dikeluarkan lagi SKPKB tanpa adanya data baru (novum) apalagi didasarkan pada hasil pemeriksaan dari instansi yang tidak berwenang.

Saran saya, kalau tempat anda menerima surat seperti yang anda maksud, sebaiknya ajukan keberatan saja.

"M.Sapri Pamulu" <mspamulu@yahoo.com.au> wrote:
Dear All,
Apa ada members yang pernah diberikan SKPKB berdasarkan temuan dari ITJEN?
Setahu saya ITJEN (Inspektorat Jenderal) hanya "memeriksa" organ internal di
lingkungan Depkeu termasuk Direktorat Jenderal Pajak.
APakah temuan tsb dapat dijadikan dasar untuk SKPKB?

============================================
STOP PRESS!!!
FPMail telah diluncurkan. FPMail adalah fasilitas layanan pencarian peraturan perpajakan melalui email. Daftarkan email anda untuk dapat menggunakan fasilitas ini. Kirimkan email kosong ke alamat daftar@forumpajakmail.com dengan subject "daftar" (tanpa tanda petik).
============================================

PERHATIAN
Dalam me-reply email, hapuslah bagian email yang tidak diperlukan termasuk DISCLAIMER dibawah ini. Anda dapat menggunakan fasilitas pencarian peraturan perpajakan dan tax treaty (P3B) yang kami sediakan secara gratis di website Forum Pajak (www.forumpajak.com).

DISCLAIMER:
Please consult a professional if you require legal advice or other expert assistance. Although this discussion group is designed to provide you with accurate and authoritative information about the subjects covered, it is published with the understanding that Forum Pajak nor its member are engaged in rendering legal, business, or other professional advice. For more information, please visit www.forumpajak.com or send email to subscribe@forumpajak.com to subscribe. Send your advices or comments to redaksi@forumpajak.com.
============================================

---------------------------------
YAHOO! GROUPS LINKS

Visit your group "forum-pajak" on the web.

To unsubscribe from this group, send an email to:
forum-pajak-unsubscribe@yahoogroups.com

Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.

---------------------------------


---------------------------------
Start your day with Yahoo! - make it your home page

[Non-text portions of this message have been removed]

------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
<font face=arial size=-1><a href="http://us.ard.yahoo.com/SIG=12hgilih3/M=362329.6886306.7839369.3040540/D=groups/S=1705004361:TM/Y=YAHOO/EXP=1124455240/A=2894321/R=0/SIG=11dvsfulr/*http://youthnoise.com/page.php?page_id=1992
">Fair play? Video games influencing politics. Click and talk back!</a>.</font>
--------------------------------------------------------------------~->

============================================
STOP PRESS!!!
FPMail telah diluncurkan. FPMail adalah fasilitas layanan pencarian peraturan perpajakan melalui email. Daftarkan email anda untuk dapat menggunakan fasilitas ini. Kirimkan email kosong ke alamat daftar@forumpajakmail.com dengan subject "daftar" (tanpa tanda petik).
============================================

PERHATIAN
Dalam me-reply email, hapuslah bagian email yang tidak diperlukan termasuk DISCLAIMER dibawah ini. Anda dapat menggunakan fasilitas pencarian peraturan perpajakan dan tax treaty (P3B) yang kami sediakan secara gratis di website Forum Pajak (www.forumpajak.com).

DISCLAIMER:
Please consult a professional if you require legal advice or other expert assistance. Although this discussion group is designed to provide you with accurate and authoritative information about the subjects covered, it is published with the understanding that Forum Pajak nor its member are engaged in rendering legal, business, or other professional advice. For more information, please visit www.forumpajak.com or send email to subscribe@forumpajak.com to subscribe. Send your advices or comments to redaksi@forumpajak.com.
============================================

Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/forum-pajak/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
forum-pajak-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

RE: Balasan: [forum-pajak] tanya


Menarik sekali tanggapan Pak Widi Pramono tentang perubahan yang
significant dari rekan-rekan di DJP. Mudah-mudahan semangat yang
dimiliki oleh Pak Widi segera ditiru oleh rekan-rekan di seluruh DJP.
Amien.

Regards
Tar

-----Original Message-----
From: forum-pajak@yahoogroups.com [mailto:forum-pajak@yahoogroups.com]
On Behalf Of WIDI PRAMONO, S.S.T, Ak.
Sent: Friday, August 19, 2005 3:32 PM
To: forum-pajak@yahoogroups.com
Subject: RE: Balasan: [forum-pajak] tanya

Rekan Sakho,
untuk diketahui bahwa dalam hal PKP penjual tidak melaporkan FP
Keluarannya, ia akan di minta pertanggungjawaban atas faktur tersebut.
Bila PKP tsb tidak bisa menjelaskan maka kepada PKP tersebut akan
dikenakan sanksi perpajakan. Jadi tidak benar bahwa Perusahaan penjual
tidak dikenakan sanksi. Sanksi terhadap PKP Pembeli dimaksudkan agar
pembeli berhati-hati terhadap pemasoknya. Masalah seperti ini sebenarnya
bisa diselesaikan dengan cara PKP Pembeli meminta ganti rugi kepada PKP
Penjual atas kelalaiannya.
Saya sangat keberatan dengan pernyataan anda tentang orang pajak,
menurut saya itu sangat berlebihan dan menggeneralisir. Mungkin
sebaiknya anda mengunjungi website DJP untuk mengetahui bahwa DJP telah
mengalami perubahan yang signifikan.
Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan.

Salam,

Widi Pramono

________________________________

From: forum-pajak@yahoogroups.com on behalf of sak kho
Sent: Kamis 18/08/2005 11:59
To: forum-pajak@yahoogroups.com
Subject: Balasan: [forum-pajak] tanya

Kalau mau fair sebenarnya yang bermasalah adalah
perusahaan penjual kenapa tidak melaporkan, jadi
seharusnya yang kena denda perusahaan penjual,
perusahaan Ibu kan sudah melakukan dengan benar, ada
pembayaran dan FP standar yang sah. Tapi pada umumnya
fiskus langsung melakukan koreksi terhadap PPN masukan
pembeli walaupun berdasarkan azas keadilan itu tidak
fair. Yang salah orang lain kok kita yang kena denda
ya. Orang pajak kan udah ketahuan motifnya yg penting
dapat duit, jadi kalau ada kejadian gitu mending Ibu
tegur penjualnya, kalau terus kejadian gitu mending
Ibu cari supplier lain aja deh biar aman.

[Non-text portions of this message have been removed]

============================================
STOP PRESS!!!
FPMail telah diluncurkan. FPMail adalah fasilitas layanan pencarian
peraturan perpajakan melalui email. Daftarkan email anda untuk dapat
menggunakan fasilitas ini. Kirimkan email kosong ke alamat
daftar@forumpajakmail.com dengan subject "daftar" (tanpa tanda petik).
============================================

PERHATIAN
Dalam me-reply email, hapuslah bagian email yang tidak diperlukan
termasuk DISCLAIMER dibawah ini. Anda dapat menggunakan fasilitas
pencarian peraturan perpajakan dan tax treaty (P3B) yang kami sediakan
secara gratis di website Forum Pajak (www.forumpajak.com).

DISCLAIMER:
Please consult a professional if you require legal advice or other
expert assistance. Although this discussion group is designed to provide
you with accurate and authoritative information about the subjects
covered, it is published with the understanding that Forum Pajak nor its
member are engaged in rendering legal, business, or other professional
advice. For more information, please visit www.forumpajak.com or send
email to subscribe@forumpajak.com to subscribe. Send your advices or
comments to redaksi@forumpajak.com.
============================================

Yahoo! Groups Links

------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
<font face=arial size=-1><a href="http://us.ard.yahoo.com/SIG=12hmri63p/M=362329.6886306.7839369.3040540/D=groups/S=1705004361:TM/Y=YAHOO/EXP=1124455210/A=2894321/R=0/SIG=11dvsfulr/*http://youthnoise.com/page.php?page_id=1992
">Fair play? Video games influencing politics. Click and talk back!</a>.</font>
--------------------------------------------------------------------~->

============================================
STOP PRESS!!!
FPMail telah diluncurkan. FPMail adalah fasilitas layanan pencarian peraturan perpajakan melalui email. Daftarkan email anda untuk dapat menggunakan fasilitas ini. Kirimkan email kosong ke alamat daftar@forumpajakmail.com dengan subject "daftar" (tanpa tanda petik).
============================================

PERHATIAN
Dalam me-reply email, hapuslah bagian email yang tidak diperlukan termasuk DISCLAIMER dibawah ini. Anda dapat menggunakan fasilitas pencarian peraturan perpajakan dan tax treaty (P3B) yang kami sediakan secara gratis di website Forum Pajak (www.forumpajak.com).

DISCLAIMER:
Please consult a professional if you require legal advice or other expert assistance. Although this discussion group is designed to provide you with accurate and authoritative information about the subjects covered, it is published with the understanding that Forum Pajak nor its member are engaged in rendering legal, business, or other professional advice. For more information, please visit www.forumpajak.com or send email to subscribe@forumpajak.com to subscribe. Send your advices or comments to redaksi@forumpajak.com.
============================================

Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/forum-pajak/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
forum-pajak-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

RE: [forum-pajak] Backcharge Mobilization.

Dear pak yurnalis,

Terima kasih atas komennya tapi pak di kasus saya, back charge tsb bukan
atas penggunaan alat tapi atas mobilisasi alat berat tsb. Dimana mobilisasi
tsb di lakukan oleh pihak ke-3 yang ditunjuk oleh supplier kami dan invoice
atas backcharge tsb di attach dengan surat penawaran dari pihak ke tiga tsb
yang diajukan ke supplier kami.

Rdgs.
-----Original Message-----
From: YURNALIS [mailto:yurnalis@pajak.go.id]
Sent: 19 Agustus 2005 15:04
To: forum-pajak@yahoogroups.com
Subject: RE: [forum-pajak] Backcharge Mobilization.

Apabila pembayaran tersebut merupakan imbalan atas penggunaan alat berat
maka berdasarkan
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP-170/PJ/2002
TANGGAL : 28 Maret 2002
yang berbunyi :
"sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa
dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan
yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 dan sewa dan penghasilan lain
sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat" dikenai
PPh Pasal 23 dengan tarif 6%

YURNALIS

-----Original Message-----
From: forum-pajak@yahoogroups.com on behalf of Melky
Sent: Fri 8/19/2005 1:32 PM
To: forum-pajak@yahoogroups.com
Subject: [forum-pajak] Backcharge Mobilization.

Dear neters,

Please info dong, untuk backcharge mengenai mobilisasi apakah objek WHT 23
? kasusnya sbb:

Supplier charge ke sy atas mobilisasi alat berat, dimana mobilisasi tsb
dilakukan oleh pihak ke 3 ( di sub konkan oleh supplier ). Apakah charge tsb
sy wajib WHT ? please share the info .

Best rgds

MSM

[Non-text portions of this message have been removed]

============================================
STOP PRESS!!!
FPMail telah diluncurkan. FPMail adalah fasilitas layanan pencarian
peraturan perpajakan melalui email. Daftarkan email anda untuk dapat
menggunakan fasilitas ini. Kirimkan email kosong ke alamat
daftar@forumpajakmail.com dengan subject "daftar" (tanpa tanda petik).
============================================

PERHATIAN
Dalam me-reply email, hapuslah bagian email yang tidak diperlukan termasuk
DISCLAIMER dibawah ini. Anda dapat menggunakan fasilitas pencarian peraturan
perpajakan dan tax treaty (P3B) yang kami sediakan secara gratis di website
Forum Pajak (www.forumpajak.com).

DISCLAIMER:
Please consult a professional if you require legal advice or other expert
assistance. Although this discussion group is designed to provide you with
accurate and authoritative information about the subjects covered, it is
published with the understanding that Forum Pajak nor its member are engaged
in rendering legal, business, or other professional advice. For more
information, please visit www.forumpajak.com or send email to
subscribe@forumpajak.com to subscribe. Send your advices or comments to
redaksi@forumpajak.com.
============================================

Yahoo! Groups Links

------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
<font face=arial size=-1><a href="http://us.ard.yahoo.com/SIG=12hpf2h8n/M=362329.6886306.7839369.3040540/D=groups/S=1705004361:TM/Y=YAHOO/EXP=1124455045/A=2894321/R=0/SIG=11dvsfulr/*http://youthnoise.com/page.php?page_id=1992
">Fair play? Video games influencing politics. Click and talk back!</a>.</font>
--------------------------------------------------------------------~->

============================================
STOP PRESS!!!
FPMail telah diluncurkan. FPMail adalah fasilitas layanan pencarian peraturan perpajakan melalui email. Daftarkan email anda untuk dapat menggunakan fasilitas ini. Kirimkan email kosong ke alamat daftar@forumpajakmail.com dengan subject "daftar" (tanpa tanda petik).
============================================

PERHATIAN
Dalam me-reply email, hapuslah bagian email yang tidak diperlukan termasuk DISCLAIMER dibawah ini. Anda dapat menggunakan fasilitas pencarian peraturan perpajakan dan tax treaty (P3B) yang kami sediakan secara gratis di website Forum Pajak (www.forumpajak.com).

DISCLAIMER:
Please consult a professional if you require legal advice or other expert assistance. Although this discussion group is designed to provide you with accurate and authoritative information about the subjects covered, it is published with the understanding that Forum Pajak nor its member are engaged in rendering legal, business, or other professional advice. For more information, please visit www.forumpajak.com or send email to subscribe@forumpajak.com to subscribe. Send your advices or comments to redaksi@forumpajak.com.
============================================

Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/forum-pajak/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
forum-pajak-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

RE: [forum-pajak] Salah Menulis Masa Pajak di SSP

Kasus seperti ini pernah terjadi ditempat kami, dan penyelesaian melalui surat yang ditujukan kepada KPP setempat yang isinya menyatakan tingkat kesalahan dan kemudian dapat diterima.

Salam/ah

-----Original Message-----
From: parlin [mailto:parlin792002@yahoo.co.id]
Sent: Thursday, August 18, 2005 12:04 AM
To: forum-pajak@yahoogroups.com
Subject: [forum-pajak] Salah Menulis Masa Pajak di SSP

Rekan2 yth,

Beberapa waktu yang lalu saya membayar pajak
menggunakan SSP, tetapi saya salah menulis masa pajak.
Saya menulis tahun pajak 2004 gantinya 2005.
Bagaimanakah cara mengkoreksi pembayaran yang salah
menulis masa pajak tersebut?

Kebetulan saya belum lapor SPT nya.

Terima kasih atas tanggapannya,

Parlin


_______________________________________________________________________________
Apakah Anda Yahoo!?
Lelah menerima spam? Surat Yahoo! mempunyai perlindungan terbaik terhadap spam.
http://id.mail.yahoo.com/

============================================
STOP PRESS!!!
FPMail telah diluncurkan. FPMail adalah fasilitas layanan pencarian peraturan perpajakan melalui email. Daftarkan email anda untuk dapat menggunakan fasilitas ini. Kirimkan email kosong ke alamat daftar@forumpajakmail.com dengan subject "daftar" (tanpa tanda petik).
============================================

PERHATIAN
Dalam me-reply email, hapuslah bagian email yang tidak diperlukan termasuk DISCLAIMER dibawah ini. Anda dapat menggunakan fasilitas pencarian peraturan perpajakan dan tax treaty (P3B) yang kami sediakan secara gratis di website Forum Pajak (www.forumpajak.com).

DISCLAIMER:
Please consult a professional if you require legal advice or other expert assistance. Although this discussion group is designed to provide you with accurate and authoritative information about the subjects covered, it is published with the understanding that Forum Pajak nor its member are engaged in rendering legal, business, or other professional advice. For more information, please visit www.forumpajak.com or send email to subscribe@forumpajak.com to subscribe. Send your advices or comments to redaksi@forumpajak.com.
============================================

SPONSORED LINKS
American <http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=American+politics&w1=American+politics&w2=Conservative+politics&w3=Organizational+politics&w4=Indonesian+languages&c=4&s=105&.sig=wzQZhy9G3m6GxIUI6405iQ> politics Conservative <http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Conservative+politics&w1=American+politics&w2=Conservative+politics&w3=Organizational+politics&w4=Indonesian+languages&c=4&s=105&.sig=viIHqxQg3AmD5qSIpYWqXw> politics Organizational <http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Organizational+politics&w1=American+politics&w2=Conservative+politics&w3=Organizational+politics&w4=Indonesian+languages&c=4&s=105&.sig=wlfxGUQvDwJNeOB1NHTGLA> politics
Indonesian <http://groups.yahoo.com/gads?t=ms&k=Indonesian+languages&w1=American+politics&w2=Conservative+politics&w3=Organizational+politics&w4=Indonesian+languages&c=4&s=105&.sig=MDG4feZRDo5BAEDEjhXreQ> languages

_____

YAHOO! GROUPS LINKS


* Visit your group " forum-pajak <http://groups.yahoo.com/group/forum-pajak> " on the web.

* To unsubscribe from this group, send an email to:
forum-pajak-unsubscribe@yahoogroups.com <mailto:forum-pajak-unsubscribe@yahoogroups.com?subject=Unsubscribe>

* Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service <http://docs.yahoo.com/info/terms/> .

_____

[Non-text portions of this message have been removed]

------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
<font face=arial size=-1><a href="http://us.ard.yahoo.com/SIG=12h12omb0/M=362329.6886306.7839369.3040540/D=groups/S=1705004361:TM/Y=YAHOO/EXP=1124454939/A=2894321/R=0/SIG=11dvsfulr/*http://youthnoise.com/page.php?page_id=1992
">Fair play? Video games influencing politics. Click and talk back!</a>.</font>
--------------------------------------------------------------------~->

============================================
STOP PRESS!!!
FPMail telah diluncurkan. FPMail adalah fasilitas layanan pencarian peraturan perpajakan melalui email. Daftarkan email anda untuk dapat menggunakan fasilitas ini. Kirimkan email kosong ke alamat daftar@forumpajakmail.com dengan subject "daftar" (tanpa tanda petik).
============================================

PERHATIAN
Dalam me-reply email, hapuslah bagian email yang tidak diperlukan termasuk DISCLAIMER dibawah ini. Anda dapat menggunakan fasilitas pencarian peraturan perpajakan dan tax treaty (P3B) yang kami sediakan secara gratis di website Forum Pajak (www.forumpajak.com).

DISCLAIMER:
Please consult a professional if you require legal advice or other expert assistance. Although this discussion group is designed to provide you with accurate and authoritative information about the subjects covered, it is published with the understanding that Forum Pajak nor its member are engaged in rendering legal, business, or other professional advice. For more information, please visit www.forumpajak.com or send email to subscribe@forumpajak.com to subscribe. Send your advices or comments to redaksi@forumpajak.com.
============================================

Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/forum-pajak/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
forum-pajak-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

[forum-pajak] PPN pelayaran internasional dibawa ke rapat kabinet

Berita
PPN pelayaran internasional dibawa ke rapat kabinet


JAKARTA: Menhub M. Hat-ta Rajasa berencana membawa persoalan pungutan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% atas jasa kepelabuhanan pelayaran rute
internasional ke rapat kabinet.
"Artinya, lebih baik dibicarakan dulu PPN itu di Menko Perekonomian atau
kalau perlu saya akan bawa ke rapat ka-binet," ujarnya kepada Bisnis
Senin.
Rencana tersebut, menurut dia, harus dilakukan karena terkait dengan
Peraturan Pemerintah (PP) yang berlaku dan kebijakan Menteri Ke-uangan
(Menkeu) yang tidak sejalan dengan ketentuan internasional.
Sesuai ketentuan internasional, lanjutnya, pungutan PPN jasa
kepelabuhanan rute internasional tidak dilakukan agar perusahaan
pelayaran ocean going tidak terbebani biaya tambahan.
"Kalau Indonesia mengenakan kepada kapal asing, maka mereka akan
memungut juga kepada pengguna jasa kapal. Jadi akhirnya menjadi biaya
tinggi lagi."
Untuk itu, paparnya, persoalan itu harus dibicarakan di tingkat rapat
kabinet bila rapat Menko Bidang Perekonomian tidak membuahkan hasil
maksimal.
"Namun demikian, di satu sisi kami memahami me-mang ini menyangkut
Peraturan Pemerintah. Akan tetapi sesuai dengan ratifikasi
internasional, kapal Indonesia ti-dak dipungut PPN."
Sesuai ketentuan Menkeu pada masa Marie Muhammad, ungkapnya, kebijakan
memungut PPN atas jasa kepelabuhanan tidak dikenakan. Menurut dia,
pungutan PPN juga tidak bisa dikenakan dengan berbagai pertimbangan
sejak 2003.
Hatta mengusulkan agar rencana pungutan PPN itu dibicarakan terlebih
dahulu sampai batas waktu yang di-tentukan. (m01)
Bisnis Indonesia / Kamis, 11 Augustus 2005

[Non-text portions of this message have been removed]

------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
<font face=arial size=-1><a href="http://us.ard.yahoo.com/SIG=12h686j70/M=362329.6886306.7839369.3040540/D=groups/S=1705004361:TM/Y=YAHOO/EXP=1124454755/A=2894321/R=0/SIG=11dvsfulr/*http://youthnoise.com/page.php?page_id=1992
">Fair play? Video games influencing politics. Click and talk back!</a>.</font>
--------------------------------------------------------------------~->

============================================
STOP PRESS!!!
FPMail telah diluncurkan. FPMail adalah fasilitas layanan pencarian peraturan perpajakan melalui email. Daftarkan email anda untuk dapat menggunakan fasilitas ini. Kirimkan email kosong ke alamat daftar@forumpajakmail.com dengan subject "daftar" (tanpa tanda petik).
============================================

PERHATIAN
Dalam me-reply email, hapuslah bagian email yang tidak diperlukan termasuk DISCLAIMER dibawah ini. Anda dapat menggunakan fasilitas pencarian peraturan perpajakan dan tax treaty (P3B) yang kami sediakan secara gratis di website Forum Pajak (www.forumpajak.com).

DISCLAIMER:
Please consult a professional if you require legal advice or other expert assistance. Although this discussion group is designed to provide you with accurate and authoritative information about the subjects covered, it is published with the understanding that Forum Pajak nor its member are engaged in rendering legal, business, or other professional advice. For more information, please visit www.forumpajak.com or send email to subscribe@forumpajak.com to subscribe. Send your advices or comments to redaksi@forumpajak.com.
============================================

Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/forum-pajak/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
forum-pajak-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

Re: [forum-pajak] Pajak Sewa di Batam

Vid, wellcome to forum-pajak

komentar saya dibawah ++++
semoga,

Regards,
bs

--- david setiawan <david20050815@yahoo.com> wrote:

> Salam,
>
> Saya member baru di sini.
>
> Saya mempunyai permasalahan di Batam sbb:
> PT saya bekerja bergerak di bidang penyewaan alat
> berat berada di
> kawasan berikat. Yang saya tanyakan sehubungan
> dengan Bonded Zone
> Plus adl sbb:
> 1. Pada KMK No. 291/KMK.05/1997 tgl 26/06/1997
> tentang kawasan
> berikat disebutkan bahwa PDKB dilarang memindahkan
> barang modal atau
> peralatan pabrik asal impor yang berhubungan
> langsung dengan
> kegiatan produksi PDKB tanpa persetujuan DJBC. Tapi
> kalau perusahaan
> kami akan menyewakan ke PDKB di kawasn bonded zone
> lainnya di Pulau
> Batam atau DPIL Pulau Batam/DPIL lainnya apakah
> tidak menyalahi
> ketentuan tsb?

+++++++

BS : peraturannya betul, PDKB diberikan fasilitas
pembebasan import tax (barang modal) untuk dipakai dlm
rangka produk (yg ekspor oriented), namun, kalau PDKB
memandang peralatan tsb sebagian bisa didapat dari
sewa, dan perusahaan ente emang jasa sewa , ya ente
sewakan saja, PDKB akan membayar jasa sewa spt biasa
saja , spt rental charges. and ente tagih biaya sewa
(invoice-nya plus PPN atas jasa sewa) - krn yang
dibebaskan untuk PPN yang terkait dengan bahan baku
untuk eksport (FP dicap " tidak dipungut PPN eks
Kepres 96 tahun 93"). sedangkan PPh tetap dipotong
atas sewa peralatan (Kep 170/pj/2002) - 6%.
perusahaan ente sendiri apa pemegang fasilitas KB atau
bukan ? walaupun terletak di Batam, bukankah sudah ada
aturan bhw PPN di Batam sudah dipungut , kecuali
pemegang untuk Kawasan Berikat. saya agak rancu, krn
setahu saya, untuk jasa sewa alat berat - yg tidak ada
hubungannya ke ekspor product - gak ada fasilitas
KB-nya, kecuali manufacturing company.

Kalau sesama pemegang KB menyewakan alat (barang
modal) dalam rangka subkon / maklon, boleh boleh aja,
dengan cara, memakai BC 23 (untuk KB) atau BC 23 +
Jaminan Bank (untuk DPIL). yg ditagih subkon ke KB
nantinya : biaya pembuatan produk tsb .

Sedangkan untuk pemindahan aset barang modal (dijual)
ke pihak ke tiga - harus mendapat persetujuan dari BC.

ada clearance import yg harus dilunasi dulu.

> 2. Apakah peralatan yang telah dibeli secara import
> dapat disewakan ?

++++++

BS : disewakan boleh aja, kan waktu import sudah jelas
BM, PPh Import, PPN (asumsi sudah dibayar) PIB-nya.

> 3. Saat menyewakan ke luar DPIL/DPIL Pulau
> Batam/Bonded zone lainnya
> dikenakan PPh 22/23/PPN/Bea masuk?
> Peraturan apa yang menjelaskna secara gamblang?
>

++++++

BS : karena asumsi import tax barang tsb sudah dibayar
(PPh 22, PPN Import, BM), saat disewakan ke DPIL -
mereka bisa ente charged PPN atas jasa sewa, dan
tagihan ente dipotong PPh 23. sbgmn biasa.
coba browse ke DJBC, lihat lihat di Kep 141/bc/2003 -
kali ada yang nyangkut.

----------------------------

> Terima kasih dan mohon pencerahannya
> David
>
>
>
> ---------------------------------
> Yahoo! Mail for Mobile
> Take Yahoo! Mail with you! Check email on your
> mobile phone.
>
> [Non-text portions of this message have been
> removed]
>
>
>
>

Send instant messages to your online friends http://uk.messenger.yahoo.com

------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
<font face=arial size=-1><a href="http://us.ard.yahoo.com/SIG=12h383blc/M=362329.6886306.7839369.3040540/D=groups/S=1705004361:TM/Y=YAHOO/EXP=1124454807/A=2894321/R=0/SIG=11dvsfulr/*http://youthnoise.com/page.php?page_id=1992
">Fair play? Video games influencing politics. Click and talk back!</a>.</font>
--------------------------------------------------------------------~->

============================================
STOP PRESS!!!
FPMail telah diluncurkan. FPMail adalah fasilitas layanan pencarian peraturan perpajakan melalui email. Daftarkan email anda untuk dapat menggunakan fasilitas ini. Kirimkan email kosong ke alamat daftar@forumpajakmail.com dengan subject "daftar" (tanpa tanda petik).
============================================

PERHATIAN
Dalam me-reply email, hapuslah bagian email yang tidak diperlukan termasuk DISCLAIMER dibawah ini. Anda dapat menggunakan fasilitas pencarian peraturan perpajakan dan tax treaty (P3B) yang kami sediakan secara gratis di website Forum Pajak (www.forumpajak.com).

DISCLAIMER:
Please consult a professional if you require legal advice or other expert assistance. Although this discussion group is designed to provide you with accurate and authoritative information about the subjects covered, it is published with the understanding that Forum Pajak nor its member are engaged in rendering legal, business, or other professional advice. For more information, please visit www.forumpajak.com or send email to subscribe@forumpajak.com to subscribe. Send your advices or comments to redaksi@forumpajak.com.
============================================

Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/forum-pajak/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
forum-pajak-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

RE: [forum-pajak] PPh 25 --bank


Rekan Taufik dan Widi,
Saya sudah baca lagi buku-buku perpajakan.
Katanya sbb.
"Prinsip utama dalam pengenaan PPh 25 adalah membantu WP dalam mengansur
pajak sedapat mungkin diupayakan mendekati jumlah pajak yang akan terutang
pada akhir tahun. UU memberikan kewenangan untuk menyesuaikan penghitungan
besarnya angsuran pajak yang harus dibayar seperti yang disebutkan dalam SK
DIrjen Pajak No. KEP -03/PJ/1995 dan SE -03/PJ.4/1995 ttg penghitungan PPh
25" untuk hal-hal tertentu, misalnya:
- Dalam hal SPT tahunan terdapat kompensasi kerugian
- Dalam adanya penerimaan atau perolehan penghasilan tidak teratur
- WP dalam tahun berjalan mengalami perubahan keadaan usahanya,
- Dsb.
Thanks anyway.
Efdinal

Extranet
widi.pramono@pajak.go.id@yahoogroups.com - 19/08/2005 12:00

Please respond to forum-pajak@yahoogroups.com

Sent by: forum-pajak@yahoogroups.com

To: forum-pajak

cc:

Subject: RE: [forum-pajak] PPh 25 --bank

cuma mau nambahin aja,
untuk Bank angsuran PPh Pasal 25 didasarkan pada laporan triwulanan ke BI
jadi PPh Pasal 25 yang dibayar akan berbeda-beda tiap triwulan. Sangat
mungkin terjadi Triwulan I harus setor sekian milyar kemudian triwulan II
tidak perlu setor. aturannya udah ditulis mas taufik. Untuk diketahui aja
Wajib Pajak Bank wajib menyampaikan laporan keuangan Triwulan kepada DJP.
Sayang sekali ketentuan ini sering tidak digubris.
semoga ini nyampe.
Salam,

Widi

________________________________

From: forum-pajak@yahoogroups.com on behalf of Taufik_Nurahman@bat.com
Sent: Jumat 19/08/2005 9:17
To: forum-pajak@yahoogroups.com
Subject: RE: [forum-pajak] PPh 25 --bank

Bung TS (bukan Teddy Setya),
memang benar bahwa secara umum angsuran PPh 25 baru muncul setelah tahun
ybs berakhir. Tapi khusus untuk perbankan perhitungan angsuran PPh 25-nya
dihitung berdasarkan laporan keuangan triwulanan yg disampaikan ke BI.
Angsuran PPh 25 untuk masa Jan-Mar dihitung dari laporan triwulanan Okt-Des
th sebelumnya. Angsuran PPh 25 masa Apr-Jun dihitung dari laporan
triwulanan Jan-Mar dst... gitu pak. Jadi pas ngitung SPT Tahunan tuh
perhitungan angsuran PPh 25-nya dicontreng ke perhitungan sendiri..
Liat deh di pasal 3 Keputusan menteri keuangan nomor 522/KMK.04/2000
tanggal 14 Des 2000 tentang PENGHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK
PENGHASILAN DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI OLEH
WAJIB PAJAK BARU, BANK, SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BADAN USAHA MILIK
NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN WAJIB PAJAK LAINNYA TERMASUK WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU.

Back to Efdinal question,
untuk menghitung angsuran PPh 25 triwulan yang akan datang, penghasilan
kena pajaknya harus memperhitungkan penghasilan tidak teratur (penghasilan
yg umumnya hanya diterima sekali dalam satu tahun pajak) misalnya penjualan
aktiva tetap. Aku gak tahu persis apakah penjualan NPL (Non performing
Loan) masuk kategori penghasilan tidak teratur.
Kalo ternyata masuk sbg penghasilan tidak teratur, maka angsuran PPh 25
anda tidak sebesar yg anda bayangkan, tapi kalo ternyata masuk sbg
penghasilan teratur wah siap2 deh angsuran PPh 25 anda membengkak tajam.
Kemungkinan overpayment di SPT Tahunan 2005 tetep terbuka tergantung Coplan
(Company Plan) yg anda buat di tahun 2005.
Have a nice try...

-taufik-

[Non-text portions of this message have been removed]

============================================
STOP PRESS!!!
FPMail telah diluncurkan. FPMail adalah fasilitas layanan pencarian
peraturan perpajakan melalui email. Daftarkan email anda untuk dapat
menggunakan fasilitas ini. Kirimkan email kosong ke alamat
daftar@forumpajakmail.com dengan subject "daftar" (tanpa tanda petik).
============================================

PERHATIAN
Dalam me-reply email, hapuslah bagian email yang tidak diperlukan termasuk
DISCLAIMER dibawah ini. Anda dapat menggunakan fasilitas pencarian
peraturan perpajakan dan tax treaty (P3B) yang kami sediakan secara gratis
di website Forum Pajak (www.forumpajak.com).

DISCLAIMER:
Please consult a professional if you require legal advice or other expert
assistance. Although this discussion group is designed to provide you with
accurate and authoritative information about the subjects covered, it is
published with the understanding that Forum Pajak nor its member are
engaged in rendering legal, business, or other professional advice. For
more information, please visit www.forumpajak.com or send email to
subscribe@forumpajak.com to subscribe. Send your advices or comments to
redaksi@forumpajak.com.
============================================

YAHOO! GROUPS LINKS

 Visit your group "forum-pajak" on the web.

 To unsubscribe from this group, send an email to:
 forum-pajak-unsubscribe@yahoogroups.com

 Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.

This message and any attachments (the "message") is
intended solely for the addressees and is confidential.
If you receive this message in error, please delete it and
immediately notify the sender. Any use not in accord with
its purpose, any dissemination or disclosure, either whole
or partial, is prohibited except formal approval. The internet
can not guarantee the integrity of this message.
BNP PARIBAS (and its subsidiaries) shall (will) not
therefore be liable for the message if modified.

---------------------------------------------

Ce message et toutes les pieces jointes (ci-apres le
"message") sont etablis a l'intention exclusive de ses
destinataires et sont confidentiels. Si vous recevez ce
message par erreur, merci de le detruire et d'en avertir
immediatement l'expediteur. Toute utilisation de ce
message non conforme a sa destination, toute diffusion
ou toute publication, totale ou partielle, est interdite, sauf
autorisation expresse. L'internet ne permettant pas
d'assurer l'integrite de ce message, BNP PARIBAS (et ses
filiales) decline(nt) toute responsabilite au titre de ce
message, dans l'hypothese ou il aurait ete modifie.

------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
<font face=arial size=-1><a href="http://us.ard.yahoo.com/SIG=12hfvq04s/M=362329.6886306.7839369.3040540/D=groups/S=1705004361:TM/Y=YAHOO/EXP=1124454784/A=2894321/R=0/SIG=11dvsfulr/*http://youthnoise.com/page.php?page_id=1992
">Fair play? Video games influencing politics. Click and talk back!</a>.</font>
--------------------------------------------------------------------~->

============================================
STOP PRESS!!!
FPMail telah diluncurkan. FPMail adalah fasilitas layanan pencarian peraturan perpajakan melalui email. Daftarkan email anda untuk dapat menggunakan fasilitas ini. Kirimkan email kosong ke alamat daftar@forumpajakmail.com dengan subject "daftar" (tanpa tanda petik).
============================================

PERHATIAN
Dalam me-reply email, hapuslah bagian email yang tidak diperlukan termasuk DISCLAIMER dibawah ini. Anda dapat menggunakan fasilitas pencarian peraturan perpajakan dan tax treaty (P3B) yang kami sediakan secara gratis di website Forum Pajak (www.forumpajak.com).

DISCLAIMER:
Please consult a professional if you require legal advice or other expert assistance. Although this discussion group is designed to provide you with accurate and authoritative information about the subjects covered, it is published with the understanding that Forum Pajak nor its member are engaged in rendering legal, business, or other professional advice. For more information, please visit www.forumpajak.com or send email to subscribe@forumpajak.com to subscribe. Send your advices or comments to redaksi@forumpajak.com.
============================================

Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/forum-pajak/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
forum-pajak-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

RE: Balasan: Re: [forum-pajak] faktur keluaran yang dikoreksi

Rekan Sakho,
kalo dibilang negara tidak dirugikan dengan tindakan PKP Penjual mengeluarkan FP sederhana untuk WP diluar pengguna akhir / WP yang tidak jelas, menurut saya tidak sepenuhnya benar.
Mari kita lihat gambar besarnya. Kalo PKP Penjual menggunakan FP Standar semua alur transaksi akan dapat diketahui sehingga DJPsebagai pihak yang diberi tugas oleh negara untuk menghimpun pajak akan bisa mendapatkan data yang lebih akurat. Dengan data tersebut akan mempersempit peluang terjadinya hal yang tidak baik misalnya penggelapan pajak. Anda tentunya tidak ingin kalo perusahaan anda membayar pajak sementara perusahaan lainnya tidak karena itu berarti tidak adil.
Mengenai ketentuan bahwa WP harus membayar 50 % saat maju ke Pengadilan pajak, itu sudah merupakan ketentuan UU jadi kalo dianggap melanggar asas praduga tak bersalah ya protesnya ke DPR selaku Pihak yang menyetujui.
Tentang Pengadilan Pajak, jangan di kira aparat pajak senang ke Pengadilan Pajak, proses yang sangat melelahkan ini juga menguras energi aparat pajak. Belum lagi kalo WP yang mengajukan banding gak datang sidang ditunda sementara kalo aparat pajak terlambat/tidak bisa datang sidang tetap dilangsungkan. Sudah begitu kadang-kadang saat pemeriksaan datanya tidak di berikan tapi saat banding tiba-tiba data tsb nongol dalam bentuk fotocopy yang gak jelas tapi tetap diakui. (eh kok jadi curhat)
Mohon maaf kalo ada kata yang kurang berkenan. untuk rekan sakho ini bukan masalah pribadi antara kita ya, saya menulis ini agar kita dapat saling memahami.

Salam,

Widi

________________________________

From: forum-pajak@yahoogroups.com on behalf of sak kho
Sent: Jumat 19/08/2005 13:21
To: forum-pajak@yahoogroups.com
Subject: Balasan: Re: [forum-pajak] faktur keluaran yang dikoreksi

Kalau bicara secara materi emang negara tidak
dirugikan, tapi kalau bicara mengenai legal formalnya,
di UU PPN diatur bahwa setiap penjual yang melakukan
penyerahan BKP/JKP wajib memungut PPN dan mengeluarkan
FP standar kecuali data WP tidak jelas atau penjualan
ke pengguna akhir. Jadi posisi Pak Ali juga lemah
karena UU PPN mengatur demikian. Walau pembeli bukan
PKP asal datanya jelas wajib menerbitkan FP standar.
Celah inilah yang dimanfaatkan fiskus, bisa juga
digunakan sebagai senjata untuk nego dengan WP karena
melihat jumlahnya Rp 1.2 M, kalau mau banding WP harus
membayar di muka 600 juta (dengan alasan pengamanan
penerimaan negara), WP kadang-kadang memilih jalan
damai dengan fiskus alias kasih amplop. Peraturan ini
sebenarnya sangat merugikan WP, karena orang kok belum
bersalah kok udah mesti bayar, ini melanggar azas
praduga tak bersalah sih sebenarnya. Karena besarnya
jumlah yang harus dibayar (50%) ada WP yang memilih
jalan damai, karena kalau mesti bayar miliaran rupiah,
kan mesti ada support cash yang kuat.
Konon kabarnya bagi fiskus yang kalah di pengadilan
banding, tidak mendapat sangsi apa-apa, jadi mereka
bisa semena-mena sama WP tanpa sanksi, enak banget ya.
Kalau bicara masalah keadilan dengan otoritas pajak,
gelap....ah...

[Non-text portions of this message have been removed]

------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
<font face=arial size=-1><a href="http://us.ard.yahoo.com/SIG=12h3acui6/M=362329.6886306.7839369.3040540/D=groups/S=1705004361:TM/Y=YAHOO/EXP=1124452445/A=2894321/R=0/SIG=11dvsfulr/*http://youthnoise.com/page.php?page_id=1992
">Fair play? Video games influencing politics. Click and talk back!</a>.</font>
--------------------------------------------------------------------~->

============================================
STOP PRESS!!!
FPMail telah diluncurkan. FPMail adalah fasilitas layanan pencarian peraturan perpajakan melalui email. Daftarkan email anda untuk dapat menggunakan fasilitas ini. Kirimkan email kosong ke alamat daftar@forumpajakmail.com dengan subject "daftar" (tanpa tanda petik).
============================================

PERHATIAN
Dalam me-reply email, hapuslah bagian email yang tidak diperlukan termasuk DISCLAIMER dibawah ini. Anda dapat menggunakan fasilitas pencarian peraturan perpajakan dan tax treaty (P3B) yang kami sediakan secara gratis di website Forum Pajak (www.forumpajak.com).

DISCLAIMER:
Please consult a professional if you require legal advice or other expert assistance. Although this discussion group is designed to provide you with accurate and authoritative information about the subjects covered, it is published with the understanding that Forum Pajak nor its member are engaged in rendering legal, business, or other professional advice. For more information, please visit www.forumpajak.com or send email to subscribe@forumpajak.com to subscribe. Send your advices or comments to redaksi@forumpajak.com.
============================================

Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/forum-pajak/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
forum-pajak-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

RE: [forum-pajak] ITJEN DEPKEU

Rekan Sapri,
memang benar bahwa Inspektorat Jenderal Depkeu hanya memeriksa organ internal di lingkungan Depkeu termasuk DJP. Temuan Itjen di DJP itu bisa berupa bahwa aparat pajak dianggap lalai sehingga ada Pajak yang seharusnya ditagih kepada wajib Pajak tetapi belum ditagih. Instruksi/rekomendasi tindak lanjut dari temuan ini antara lain KPP di haruskan menagih Pajak tersebut baik melalui STP maupun SKPKB bahkan SKPKBT kepada Wajib Pajak. Bila instruksi ini tidak dilakukan konsekuensinya sangat berat.
Jadi SKPKB yang anda terima tsb bukan berdasar temuan ITJEN tetapi lebih tepat disebut berdasarkan hasil penelitian/Pemeriksaan yang dilakukan oleh DJP atas rekomendasi/Instruksi dari ITJEN Depkeu.
Semoga bisa membuat lebih jelas.

Salam,
Widi

________________________________

From: forum-pajak@yahoogroups.com on behalf of M.Sapri Pamulu
Sent: Kamis 18/08/2005 16:17
To: forum-pajak@yahoogroups.com
Subject: [forum-pajak] ITJEN DEPKEU

Dear All,
Apa ada members yang pernah diberikan SKPKB berdasarkan temuan dari ITJEN?
Setahu saya ITJEN (Inspektorat Jenderal) hanya "memeriksa" organ internal di
lingkungan Depkeu termasuk Direktorat Jenderal Pajak.
APakah temuan tsb dapat dijadikan dasar untuk SKPKB?

[Non-text portions of this message have been removed]

------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
<font face=arial size=-1><a href="http://us.ard.yahoo.com/SIG=12hakk21d/M=362329.6886306.7839369.3040540/D=groups/S=1705004361:TM/Y=YAHOO/EXP=1124450017/A=2894321/R=0/SIG=11dvsfulr/*http://youthnoise.com/page.php?page_id=1992
">Fair play? Video games influencing politics. Click and talk back!</a>.</font>
--------------------------------------------------------------------~->

============================================
STOP PRESS!!!
FPMail telah diluncurkan. FPMail adalah fasilitas layanan pencarian peraturan perpajakan melalui email. Daftarkan email anda untuk dapat menggunakan fasilitas ini. Kirimkan email kosong ke alamat daftar@forumpajakmail.com dengan subject "daftar" (tanpa tanda petik).
============================================

PERHATIAN
Dalam me-reply email, hapuslah bagian email yang tidak diperlukan termasuk DISCLAIMER dibawah ini. Anda dapat menggunakan fasilitas pencarian peraturan perpajakan dan tax treaty (P3B) yang kami sediakan secara gratis di website Forum Pajak (www.forumpajak.com).

DISCLAIMER:
Please consult a professional if you require legal advice or other expert assistance. Although this discussion group is designed to provide you with accurate and authoritative information about the subjects covered, it is published with the understanding that Forum Pajak nor its member are engaged in rendering legal, business, or other professional advice. For more information, please visit www.forumpajak.com or send email to subscribe@forumpajak.com to subscribe. Send your advices or comments to redaksi@forumpajak.com.
============================================

Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/forum-pajak/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
forum-pajak-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

RE: [forum-pajak] Salah Menulis Masa Pajak di SSP

Rekan Parlin,
kesalahan seperti ini bisa di koreksi dengan cara mengajukan pemindahbukuan ke KPP. Kalo anda di KPP Modern silahkan hubungi AR anda sedangkan kalo anda di KPP Paripurna bisa menghubungi seksi Penerimaan & Keberatan. Prosesnya mudah dan cepat kok.
Semoga bermanfaat.
Salam,

Widi

________________________________

From: forum-pajak@yahoogroups.com on behalf of parlin
Sent: Kamis 18/08/2005 14:04
To: forum-pajak@yahoogroups.com
Subject: [forum-pajak] Salah Menulis Masa Pajak di SSP

Rekan2 yth,

Beberapa waktu yang lalu saya membayar pajak
menggunakan SSP, tetapi saya salah menulis masa pajak.
Saya menulis tahun pajak 2004 gantinya 2005.
Bagaimanakah cara mengkoreksi pembayaran yang salah
menulis masa pajak tersebut?

Kebetulan saya belum lapor SPT nya.

Terima kasih atas tanggapannya,

Parlin


_______________________________________________________________________________

[Non-text portions of this message have been removed]

------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
<font face=arial size=-1><a href="http://us.ard.yahoo.com/SIG=12h7v2t9s/M=362329.6886306.7839369.3040540/D=groups/S=1705004361:TM/Y=YAHOO/EXP=1124449006/A=2894321/R=0/SIG=11dvsfulr/*http://youthnoise.com/page.php?page_id=1992
">Fair play? Video games influencing politics. Click and talk back!</a>.</font>
--------------------------------------------------------------------~->

============================================
STOP PRESS!!!
FPMail telah diluncurkan. FPMail adalah fasilitas layanan pencarian peraturan perpajakan melalui email. Daftarkan email anda untuk dapat menggunakan fasilitas ini. Kirimkan email kosong ke alamat daftar@forumpajakmail.com dengan subject "daftar" (tanpa tanda petik).
============================================

PERHATIAN
Dalam me-reply email, hapuslah bagian email yang tidak diperlukan termasuk DISCLAIMER dibawah ini. Anda dapat menggunakan fasilitas pencarian peraturan perpajakan dan tax treaty (P3B) yang kami sediakan secara gratis di website Forum Pajak (www.forumpajak.com).

DISCLAIMER:
Please consult a professional if you require legal advice or other expert assistance. Although this discussion group is designed to provide you with accurate and authoritative information about the subjects covered, it is published with the understanding that Forum Pajak nor its member are engaged in rendering legal, business, or other professional advice. For more information, please visit www.forumpajak.com or send email to subscribe@forumpajak.com to subscribe. Send your advices or comments to redaksi@forumpajak.com.
============================================

Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/forum-pajak/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
forum-pajak-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

RE: [forum-pajak] Salah Menulis Masa Pajak di SSP

Kalau yang ini prosedur resminya adalah mengajukan Pbk (pemindah bukuan). WP membuat surat permohonan pada KPP tempat WP terdaftar..untuk lebih jelasnya baca di bawah

YURNALIS

URAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 26/PJ.9/1991

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMINDAHBUKUAN (Pbk)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara surat keputusan yang mengatur mengenai pemindahbukuan, yaitu :
1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 88/KMK.04/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Tata Cara
Pembayaran Pajak Melalui Pemindahbukuan (lampiran I);
2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-965/PJ.9/1991 tanggal 17 Oktober 1991 tentang
Pelaksanaan Teknis Tata Cara Pembayaran Pajak Melalui Pemindahbukuan, sebagai petunjuk teknis
pelaksanaan keputusan tersebut pada butir 1 (lampiran II);

Sebagai pedoman lebih lanjut dalam pelaksanaannya, dengan ini disampaikan beberapa hal yang perlu
diperhatikan yaitu sebagai berikut :
1. Dasar Pemindahbukuan
pemindahbukuan dapat dilakukan sehubungan dengan :
1.1. adanya kelebihan pembayaran pajak yang besarnya dinyatakan dalam SKKPP;
1.2. telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang yang besarnya
dinyatakan dalam SKKPP Pajak yang Seharusnya Tidak Terhutang;
1.3. karena adanya surat keputusan lainnya yang menyebabkan timbulnya kelebihan
pembayaran pajak, yaitu antara lain surat keputusan atas permohonan keberatan/banding
yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak, yang besarnya dinyatakan dalam
"Perhitungan Lebih Bayar Karena Keputusan Keberatan/Banding" (KP PDIP 5.29);
1.4. adanya pembayaran yang lebih besar dari pajak yang terhutang dalam surat ketetapan pajak
yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak, yang besarnya dinyatakan dalam KP PDIP
5.29;
1.5. adanya pemberian bunga kepada Wajib Pajak akibat kelambatan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak, yang besarnya dinyatakan dalam SKPB;
1.6. adanya kejelasan Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai hasil penelusuran yang semula
diadministrasikan dalam BPP;
1.7. adanya kesalahan dalam mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) baik yang menyangkut Wajib
Pajak sendiri maupun Wajib Pajak lain;
1.8. adanya pemecahan setoran pajak yang berasal dari satu Surat Setoran Pajak (SSP)
menjadi setoran beberapa jenis pajak atau setoran dari beberapa Wajib Pajak;

2. Tata Cara Pemindahbukuan
2.1. Kewajiban Wajib Pajak
Untuk pemindahbukuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal
Pajak Nomor : KEP-965/PJ.9/1991, harus diajukan permohonan secara tertulis yang
ditandatangani oleh Wajib Pajak/Pengurus Badan yang berhak atau kuasanya, kepada Kepala
KPP yang berwenang melaksanakan pemindahbukuan dengan ketentuan :
a. Permohonan diajukan oleh Wajib Pajak pemegang asli SSP dengan dilampiri :
(1) asli SSP yang dimohonkan untuk dipindahbukukan;
(2) asli PIUD (dalam hal pemindahbukuan dilakukan untuk pembayaran PPh
Pasal 22 atau PPN Impor);
(3) daftar nominatif wajib pajak yang menerima pemindahbukuan untuk
pemecahan SSP oleh Bendaharawan/Pemotong/Pemungut.
b. Dalam hal nama dan NPWP pemegang asli SSP (yang mengajukan permohonan
pemindahbukuan) tidak sama dengan nama dan NPWP yang tercantum dalam SSP,
maka pada permohonan disamping harus dilampiri seperti tersebut pada huruf a.,
juga harus dilampiri surat pernyataan dari wajib pajak yang nama dan NPWP-nya
tercantum dalam SSP bahwa SSP tersebut sebenarnya bukan pembayaran pajak
untuk kepentingannya sendiri dan tidak keberatan dipindahbukukan kepada wajib
pajak yang mengajukan permohonan pemindahbukuan.

2.2. Yang Berwenang Melaksanakan Pemindahbukuan
a. Yang berwenang melaksanakan pemindahbukuan adalah Kepala Kantor Pelayanan
Pajak yang menerbitkan SKKPP, Perhitungan Lebih Bayar Karena Keputusan
Keberatan/Banding, SKPB atau Kepala KPP sesuai dengan kode KPP pada NPWP/SSP;
b. Semua pemindahbukuan baik di lingkungan satu KPP atau pun antar KPP yang
berlainan dilakukan oleh Kepala KPP sebagaimana dimaksud pada huruf a., tidak
perlu ada persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah/Kantor Pusat Direktorat Jenderal
Pajak.

2.3. Ketentuan yang harus Dipenuhi :
a. Adanya permohonan dari pemegang asli SSP beserta lampirannya sebagaimana
dimaksud pada butir 2.1.;
b. SSP lembar ke-2 yang telah ditera MCR KPKN telah ditatausahakan di KPP;
c. SSP yang dimohonkan untuk dipindahbukukan belum diperhitungkan sebagai
pembayaran pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2)
huruf d. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-965/PJ.9/1991 tanggal 17
Oktober 1991;

2.4. Dalam hal KPP menerima permohonan pemindahbukuan sedangkan SSP yang akan
dipindahbukukan ditatausahakan di KPP lain, maka KPP penerima berkewajiban meneruskan
permohonan pemindahbukuan tersebut ke KPP di mana SSP ditatausahakan; satu lembar
surat pengantar dikirimkan kepada wajib pajak.

3. Pelaksanaan Pemindahbukuan
Pelaksanaan pemindahbukuan dilakukan oleh Seksi Penerimaan pada KPP type A dan B atau oleh
Sub Seksi Penerimaan dan Penagihan pada KPP type c dengan memperhatikan sebagai berikut :
a. untuk kelebihan pembayaran pajak :
- berdasarkan SKKPP, KP PDIP 5.29, SKPB seperti dimaksud pada butir 1.1. s.d 1.5
yang diterima dari Seksi Penagihan dan Verifikasi;

b. untuk perhitungan (kompensasi) dengan hutang pajak lainnya :
- berdasarkan data hutang pajak yang belum dilunasi yang diterima dari Seksi
Penagihan dan Verifikasi, dan atau diminta dari seksi PPh, sedangkan khusus untuk
kompensasi dengan hutang pajak yang akan datang, berdasarkan data yang diterima
dari wajib pajak yang tertera pada surat permohonannya;

c. untuk kesalahan mengisi SSP :
- pernyataan dari Seksi PPh/Seksi PPN yang menyatakan bahwa SSP (setoran masa)
tersebut belum diperhitungkan dalam SPT;
- pernyataan dari Seksi Penagihan dan Verifikasi yang menyatakan bahwa SSP (untuk
penetapan) tersebut belum diperhitungkan dalam surat ketetapan pajak;
- asli PIUD yang dimintakan dari Wajib Pajak untuk mencocokkan apakah setoran
tersebut benar untuk pelunasan PPh Pasal 22/PPN Impor yang tercantum dalam PIUD.
4. Lain-lain
4.1. Surat pernyataan dan surat kuasa sebagaimana disebut pada butir 2.1., harus dibubuhi bea
meterai sebagaimana mestinya;
4.2. Cara pembetulan kesalahan mengisi SSP sebagaimana di maksud bunyi Pasal 2
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-965/PJ.9/1991 tanggal 17 Oktober 1991 yaitu
dalam hal kesalahan mencantumkan kode KPP pada NPWP atau kode cabang, dilakukan
dengan cara mencoret kode KPP/kode cabang yang tercantum salah, kemudian
menggantikannya dengan kode KPP/kode cabang yang benar serta dibubuhi parap dan cap
Kepala KPP;
4.3. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai penentuan saat berlakunya Bukti Pemindahbukuan
sebagaimana dimaksud bunyi Pasal 3 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :
KEP-965/PJ.9/1991, bersama ini disampaikan contoh-contoh dalam Lampiran III Surat Edaran
ini.

Dengan berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-965/PJ.9/1991 tanggal 17 Oktober 1991,
maka permohonan pemindahbukuan yang telah diterima dan belum diselesaikan, supaya diselesaikan menurut
keputusan tersebut dan bila dijumpai hal-hal yang perlu mendapat penegasan, agar disampaikan kepada
Kepala Kanwil setempat/Kantor Pusat c.q. Pusat PDIP.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

MAR'IE MUHAMMAD

-----Original Message-----
From: forum-pajak@yahoogroups.com on behalf of parlin
Sent: Thu 8/18/2005 2:04 PM
To: forum-pajak@yahoogroups.com
Subject: [forum-pajak] Salah Menulis Masa Pajak di SSP

Rekan2 yth,

Beberapa waktu yang lalu saya membayar pajak
menggunakan SSP, tetapi saya salah menulis masa pajak.
Saya menulis tahun pajak 2004 gantinya 2005.
Bagaimanakah cara mengkoreksi pembayaran yang salah
menulis masa pajak tersebut?

Kebetulan saya belum lapor SPT nya.

Terima kasih atas tanggapannya,

Parlin

[Non-text portions of this message have been removed]

------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
<font face=arial size=-1><a href="http://us.ard.yahoo.com/SIG=12huarclo/M=362329.6886306.7839369.3040540/D=groups/S=1705004361:TM/Y=YAHOO/EXP=1124447395/A=2894321/R=0/SIG=11dvsfulr/*http://youthnoise.com/page.php?page_id=1992
">Fair play? Video games influencing politics. Click and talk back!</a>.</font>
--------------------------------------------------------------------~->

============================================
STOP PRESS!!!
FPMail telah diluncurkan. FPMail adalah fasilitas layanan pencarian peraturan perpajakan melalui email. Daftarkan email anda untuk dapat menggunakan fasilitas ini. Kirimkan email kosong ke alamat daftar@forumpajakmail.com dengan subject "daftar" (tanpa tanda petik).
============================================

PERHATIAN
Dalam me-reply email, hapuslah bagian email yang tidak diperlukan termasuk DISCLAIMER dibawah ini. Anda dapat menggunakan fasilitas pencarian peraturan perpajakan dan tax treaty (P3B) yang kami sediakan secara gratis di website Forum Pajak (www.forumpajak.com).

DISCLAIMER:
Please consult a professional if you require legal advice or other expert assistance. Although this discussion group is designed to provide you with accurate and authoritative information about the subjects covered, it is published with the understanding that Forum Pajak nor its member are engaged in rendering legal, business, or other professional advice. For more information, please visit www.forumpajak.com or send email to subscribe@forumpajak.com to subscribe. Send your advices or comments to redaksi@forumpajak.com.
============================================

Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/forum-pajak/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
forum-pajak-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/