Wednesday, October 26, 2005

Re: [forum-pajak] JOURNAL PPH 23

PPh pasal 23 dalam kasus ini merupakan:
a. Prepaid tax bagi yang membayar, dalam hal ini pemberi jasa, dan
b. Withholding tax bagi yang memotong, dalam hal ini yang menerima jasa.

Bagi pemberi jasa: PPh pasal 23 yang dipotong oleh penerima jasa, merupakan prepaid karena dapat diperhitungkan dengan utang pajak tahun ybs.
Bagi penerima jasa: PPh pasal 23 yang dipotong, merupakan withholding/ utang pajak karena menurut UU yang berlaku penerima jasa berkewajiban untuk memotong pajak dan menyetorkan pajak tersebut ke negara. Dengan demikian, selama penerima jasa belum menyetorkan PPh pasal 23 tersebut ke kas negara, maka sejumlah tersebut merupakan "liabilities" atau "utang".

Pendapat lain dipersilahkan.

BR,

Gianto
----- Original Message -----
From: ada deh
To: forum-pajak@yahoogroups.com
Sent: Wednesday, October 26, 2005 1:12 AM
Subject: RE: [forum-pajak] JOURNAL PPH 23

Bung Rusdi dan bung2 yang lain Yth:

Pendapatku bagiku, pendapatmu bagimu..........

Pendapatku:

Kita kembali ke "The Nature of Liabilities"......Liabilities are obligations arising from past transaction and requiring the future payment of assets or future performance of services....
Contoh: beli inventory (kredit), pinjam uang, dsb.

Dalam hal WHT art. 23, you sudah mengakui bahwa obligation nya ada di si pemberi jasa.
Dan sepengetahuan saya WHT itu merupakan Prepaid Tax.......gak akan pernah ada WHT Payable............Dalam transaksi seperti dibawah yang ada adalah kewijiban si pemotong kepada si pemberi jasa sebesar Rp. 8.000.000 yang didalamnya melekat WHT Ps. 23 yang merupakan kewajiban dari si pemberi jasa untuk dibayar ke negara sebagai Prepaid corporate taxnya, yang karena UU dibantu oleh si pemotong untuk disetorkan ke kas negara. Jadi tidak ada kewajiban/obligation WHT Ps. 23 bagi si pemotong. Kalau jurnal asal balance aja sih bisa.
Tapi mana ada sih Prepaid Tax di sisi Kredit???

Jadi tidak ada alasan fiskus mengkoreksi positif biaya obyek WHT sebesar WHT nya.........
Tentunya bung paham betul prinsip Taxable-Deductable........Di pihak pemberi jasa kan diakui penghasilan sebesar 8.000.000 (contoh dibawah), masa di pihak pemotong pajak biaya hanya diakui sebesar 7.520.000 sih......... :)

Saya setuju dikoreksi bila si pemberi jasa menerima full 8.000.000 berarti 480.000 dibayarkan oleh si pemotong pajak. Itu namanya kenikmatan. Tapi kalau di gross-up semacam tunjangan pajak di PPh Ps. 21, kan gak ada masalah karena menambah penghasilan juga bagi si pemberi jasa.

BR ( Best Regards)

ps: bukan nama
nama saya : ada deh...........

(salam buat bos lu......si basuki hehehe)

"RUSDI YANIS, S.E" <rusdi.yanis@pajak.go.id> wrote:
Bung BR Yth.,

Mari kita spesifikkan lagi masalahnya, yaitu bung BR bingung mengapa timbul Utang PPh 23 dan seharusnya tidak ada jurnal ketika WHT 23.

Saya pecah saja jurnalnya :

Jurnal timbulnya Biaya dan PPN ketika invoice diterima :
(D) Biaya pengurusan dokumen Rp. 8.000.000
(D) PPN Masukan 800.000
(K) Utang Pengurusan dok 8.800.000

Jurnal ketika melunasi biaya tsb :
(D) Utang Pengurusan dok 8.800.000
(K) Kas 8.800.000

Jurnal memotong PPh 23 :
(D) Kas 480.000 *)
(K) Utang PPh 23 480.000

Jadi bila digabung jurnalnya :
(D) Biaya pengurusan dokumen Rp. 8.000.000
(D) PPN Masukan 800.000
(K) Kas 8.320.000
(K) Utang PPh 23 480.000.

Dari uraian di atas jelas penerima jasa me-withhold/memotong kas sebesar 480.000 *), shg aktiva perush bertambah kas sebesar jumlah tsb, dan timbul pula utang PPh 23. Timbulnya utang PPh 23 disamping karena prinsip 'balance' akuntansi akibat jurnal debet kas, juga karena timbulnya kewajiban perusahaan utk menyetor kembali kas tsb ke kas negara paling lambat tgl. 10 bulan berikutnya. Saya tidak membayangkan bila atas transaksi mengambil kas 480.000 dari pemberi jasa (sbg WHT 23) dan timbulnya kewajiban menyetor kembali (penyetoran PPh 23 yg dipotong) tidak direcord/diposting dalam pembukuan, disamping melanggar prinsip akuntansi maka kas sebesar 480.000 tsb juga akan dapat digunakan untuk mudik lebaran tanpa diketahui perusah. (he..he..he..jas kiding).

Pemberi jasa akan menerima kas sebesar Rp. 8.320.000, yaitu By. Pengurusan dok 8jt + PPN Keluaran 10% (pemberi jasa sbg pemungut PPN) - WHT 23 6% (pajak pemberi jasa yg dipungut oleh penerima jasa). Rp. 8 jt sbg omset pemberi jasa, 800.000 akan disetor ke negara (setelah - PM), dan mempunyai prepaid 23 sebesar 480.000 (mendapat bukti potg PPh 23).

Sudah dulu ya bung BR..... saya khawatir akan mengarah kpd debat kusir, biarkan pembaca menelaah dan menyimpulkan dan mengembangkan dgn mencari dasar argumentasi masing, ingat kata ustadz Sanusi : pendapatmu bagi mu, dan pendapat ku bagi ku...(ha..ha..kiding lagi kiding lagi).

Hanya pendapat,

Rusdi Yanis

________________________________

From: forum-pajak@yahoogroups.com on behalf of ada deh
Sent: Sel 25/10/2005 10:59
To: forum-pajak@yahoogroups.com
Subject: RE: [forum-pajak] JOURNAL PPH 23

Bung Rusdi Yth.

Rekening pasiva Hutang Pajak timbul karena aktiva kita bertambah berupa kas, karena withhold pajak pemberi jasa,

>> aktiva kita tidak bertambah bung............WHT itu kita potongkan dari penghasilan orang yang memberi jasa ke kita. Koq uang kita bisa nambah?????? Apalagi jurnal bung rusdi spt ini:

Biaya pengurusan dokumen (D) : 8.000.000
PPN Masukan (D) : 800.000
Kas/Utg (K) : 8.320.000
Htg Pjk 23 (K) : 480.000

Berarti si pemberi jasa akan menerima 8.320.000 ditambah 480.000 berupa ssp........keenakan banget bung..............

Seharusnya namanya WHT itu melekat didalam biaya kita.......dalam hal ini ada didalam 8.000.000, jadi gak usah itu hutng muncul karena aktiva bertambah...........

Seharusnya sebagai orang pajak bung lebih dalam mengetahui prinsip2 WHT...........

BR

"RUSDI YANIS, S.E" <rusdi.yanis@pajak.go.id> wrote:
Bung BR Yth.,

Saya akan mencoba menjawab (>>), CMIIW ya :

> Ps. 23 yang dipotong itu pajaknya siapa sih?
>> Pajaknya pemberi jasa, penerima jasa berkewajiban me-withhold dan menyetorkan pajak tsb

> Menurut UU, Pajak yang tidak boleh dibiayakan seperti apa sih contohnya?
>> Dalam UU PPh diatur Pajak langsung seperti PPh. Dalam pasal 4 PP No. 138/2000 diatur PPh Pasal 21/23 yang ditanggung perusahaan, kecuali PPh Pasal 26 yang digross-up, tidak dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan.

>Kenapa sih Pajak tidak boleh dibiayakan?
>> Kita akan mencari penghasilan netto/penghasilan kena pajak ( istilah akuntansinya earn before tax) sbg dasar pengenaan PPh jd tidak tepat bila dikurangi dulu PPh nya. PPh ini dalam akuntansi sbg pengurang EBT dan menghasilkan EAT (earn after tax). PPh 21/23 ditanggung perusahaan tidak dapat sbg pengurang penghasilan bruto karena perusahaan mengeluarkan biaya untuk keperluan perusahaan lain yaitu menanggung pajak perusahaan lain.

>Kalau pajak tidak bisa dibiayakan koq bisa muncul jurnal Hutang pajak PPh ps. 23?
>> ?? %4#@*&^ (baca : bingung), Rekening pasiva Hutang Pajak timbul karena aktiva kita bertambah berupa kas, karena withhold pajak pemberi jasa, jd sesuai prinsip 'balance' dalam akuntansi jurnal sisi debet (kas) harus disertai jurnal sisi kredit (hutang pajak), seperti jurnal PKP penjual atas pajak keluarannya. Jd gak ada hubungannya dengan biaya, biaya PPh 23 ditgg perush akan timbul bila ternyata kita tidak me-withhold kas pemberi jasa karena mereka tidak mau, jadi kita mengeluarkan uang perusahaan sendiri utk membayar pajak perusahaan lain. (ini teori akuntansi, mas Achmad Amin lebih kompeten menjwbnya).

Mungkin bung BR salah persepsi dgn pendapat saya : dalam mekanisme normal WHT 23 tidak timbul biaya (akuntansi) karena hanya masalah cash flow, namun bila pemberi jasa tidak mau diptg 23 dan penerima jasa menanggung PPh 23 tsb maka akan timbul biaya PPh 23 ditanggung perusahaan (jurnal akuntansi di sisi debet) namun ini bukan 'pengurang penghasilan bruto' menurut UU PPh.

> Bung rusdi kebingungan sendiri untuk menjurnal untuk transaksi kredit, karena sudah menjurnal Hutang PPh. Ps. 23.
>> ini bukan pertanyaan kan.......mudah2an saya belum bingung bung BR kalaupun sedang bingung saya akan pegangan (ha..ha..ha jas kiding), bila kita belum membayar (masih hutang) maka rekening utang pengurusan dokumen yang dijurnal kredit, bukan kas.

Biaya pengurusan dokumen (D) : 8.000.000
PPN Masukan (D) : 800.000
Kas/Utg (K) : 8.320.000
Htg Pjk 23 (K) : 480.000

>Ps. 23 yang dipotong itu pajaknya orang yang memberikan jasa. Di pembukuan si pemotong tidak ada pencatatan apapun sehubungan dengan Ps. 23 (baik itu transaksi tunai maupun kredit). Sedangkan di pembukuan si pemberi jasa (pihak yang dipotong) akan dijurnal sebagai Pajak dibayar dimuka.
>> ups....bagaimana mungkin bila perusahaan mendapat/menahan kas perusahaan lain dan telah timbul kewajiban utk menyetorkannya paling lambat tgl. 10 bulan berikutnya, namun tidak ada posting yg dilakukan di pembukuan ? (kok jadi balik nanya ya )

> Kalau menurut saya sih: ........

>> Saya hargai pendapat bung BR, pendapat saya juga pendapat pribadi dgn segala kekurangannya.

Hanya pendapat

Rusdi Yanis

________________________________

From: forum-pajak@yahoogroups.com on behalf of ada deh
Sent: Sen 24/10/2005 15:16
To: forum-pajak@yahoogroups.com
Subject: RE: [forum-pajak] JOURNAL PPH 23

Bung Rusdi Yth,

Saya mau bertanya sbb:

Ps. 23 yang dipotong itu pajaknya siapa sih?

Menurut UU, Pajak yang tidak boleh dibiayakan seperti apa sih contohnya?

Kenapa sih Pajak tidak boleh dibiayakan?

Kalau pajak tidak bisa dibiayakan koq bisa muncul jurnal Hutang pajak PPh ps. 23?

Bung rusdi kebingungan sendiri untuk menjurnal untuk transaksi kredit, karena sudah menjurnal Hutang PPh. Ps. 23.

Kalau menurut saya sih:

Ps. 23 yang dipotong itu pajaknya orang yang memberikan jasa. Di pembukuan si pemotong tidak ada pencatatan apapun sehubungan dengan Ps. 23 (baik itu transaksi tunai maupun kredit). Sedangkan di pembukuan si pemberi jasa (pihak yang dipotong) akan dijurnal sebagai Pajak dibayar dimuka.

Jurnal untuk transaksi Kas maupun Kredit / tdk. Dimark-up dan dng. Mark-up adalah sbb:

Biaya Pengurusan 8.000.000 / 8.510.638

PPN Masukan 800.000 / 851.063,8

Kas/Hutang biaya Pengurusan 8.800.000 / 9.361.701,8

Jurnal buat si pemberi jasa:

Kas/Piutang 7.520.000 / 8.851.063,8

Pajak dibayar dimuka 480.000 / 510.638

Penghasilan 8.000.000 / 8.510.638

PPn Keluaran 800.000 / 851.063,8

Mau kredit ataupun kas kita tetap membayar ke si pemberi jasa dengan menyerahkan ssp lembar ke 4 sebesar Rp. 480.000/510.638 ditambah uang tunai 8.320.000/8.851.063

Secara Undang2 kewajiban buat si pemotong hanyalah memotong dan menyetorkan Ps. 23.

Masa memotong dan menyetor diartikan sebagai hutang dan dicatat dalam pembukuan si pemotong sih???

Jadi gak ada masalah kalo si pemberi jasa tidak mau dipotong. (Gak usah serahkan bukti potong dan sspnya) Berarti si pemotong menanggung Rp. 480.000,-. Masa jumlah ini tidak bisa dibiayakan sih? Otomatis harga barang /jasa itu menjadi bertambah Rp. 480.000,-. Kalau ini terjadi didepan dan muncul praktek mark-up/gross-up kan tidak ada masalah. Karena pada dasarnya kan memang ada kenaikan harga perolehan dan merupakan biaya bagi si pemotong. Masa lupa sih prinsip taxable-deductable di perpajakan??

Jumlah 8.000.000 ataupun menjadi 8.510.638 kan tetap penghasilan buat yang nerima........

Mau 8.000.000 ataupun 8.510.638 kan tetap biaya buat si pemotong................gak ada hubungan sama pajak penghasilannya..........

BR

"RUSDI YANIS, S.E" <rusdi.yanis@pajak.go.id> wrote:Dear rekan milis,

Ini termasuk 'mark up' biaya (bukan 'gross-up' legal menurut pajak), saya rasa ketika pemeriksaan PPh Badan pemeriksa akan melakukan 'trace back' ke original document, termasuk mencek jumlah biaya pengurusan dokumen dengan kuitansi/kontrak asli-nya, jd klo ketahuan ya akan dikoreksi fiskal (+). Perlu diingat pula jumlah Biaya pengurusan dokumen itu menjadi DPP pada faktur pajak shg menjadi omset pemberi jasa jasa (omset pemberi jasa ter'mark up' juga).

Hanya pendapat

________________________________

From: forum-pajak@yahoogroups.com on behalf of ANTONY LIBERTY
Sent: Jumat 21/10/2005 13:37
To: forum-pajak@yahoogroups.com
Subject: RE: [forum-pajak] JOURNAL PPH 23

numpang berpendapat nich
Jika mau dibebankan sebagai biaya maka si pemberi jasa harus mau merubah tagihannya sesuai dengan angka yang sudah digoss up yaitu (8.510.638) sehingga pada saat pembayaran si pemberi jasa menerima 8.000.000.

jadi jurnalnya menjadi

(d) pengurusan dokumen 8.510.638
(d) ppn masukan 851.064
(k) hutang pph 23 510.638
(k) kas/bank 8.851.064

bisa diterima gak ya ?

salam

antony

"RUSDI YANIS, S.E" <rusdi.yanis@pajak.go.id> wrote:
Mas BR Yth.,

Dalam mekanisme normal WHT 23 dimana pemberi jasa mau diptg 23, maka memang tidak timbul biaya (secara akuntansi), bila dijurnal transaksi ini (dianggap secara tunai) :
Biaya pengurusan dokumen (D) : 8.000.000
PPN Masukan (D) : 800.000
Kas (K) : 8.320.000
Htg Pjk 23 (K) : 480.000

Jelas ini hanyalah mekanisme pemotongan yg hanya mempengaruhi cash flow, tapi masalah timbul bila pemberi jasa tidak mau diwithhold kasnya sbg pemotongan PPh 23, jadi mau gak mau penerima jasa harus menanggung PPh 23 tsb dengan membayar secara kas (bila dibayar tunai). Pertanyaannya bila penerima jasa menjurnal kredit kas maka rekening apa yang dijurnal di sisi debet kalau bukan rekening biaya ?.

Menurut saya pada masalah ini jelas tidak terjadi gross up karena DPP nya tetap 8 juta, beda dgn istilah gross up PPh pasal 21 misalnya pada gross up tunjangan PPh pasal 21 atas seluruh pajak karyawan dimana gross up ini memang akan mengubah/menambah DPP (penghasilan kena pajak).

Hanya pendapat

________________________________

From: forum-pajak@yahoogroups.com on behalf of ada deh
Sent: Kamis 20/10/2005 15:55
To: forum-pajak@yahoogroups.com
Subject: Re: [forum-pajak] JOURNAL PPH 23

pengen nanya dong..............dalam mekanisme WHT Ps. 23, yang dimaksud biaya PPh itu yang mana sih?

Kalo saya sewa rumah 10 jt hrs. potong 1 jt. Bukan berarti saya hanya bisa membebankan ke biaya saya 9 jt. Tetap biaya saya yg. harus dibebankan adalah 10 jt. Kalaupun dimarkup menjadi 11 jt, ya tetap biaya saya yg. harus dibebankan adalah 11 jt.
Tidak bisa dikoreksi krn. tidak bisa dibebankan sbg. biaya. Karena WHT Ps. 23 itu merupakan pajak orang lain (org. yg. kita pungut), bukan pajak kita.

Yang tidak boleh itu WHT Ps. 23 1 juta dibebankan sebagai biaya oleh orang yang dipungut.
Masalah WHT hanyalah masalah cashflow, bukan masalah beban atau pendapatan.

Yang harus diingat Ps. 23 dalam undang2 PPh bukan lah pajak. Itu hanyalah mekanisme pemungutan dari Pajak Penghasilan. Semua WHT hanyalah mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan, apakah itu untuk PPh Badan ataupun untuk PPh Orang Pribadi.

BR

Nendi <nendi.apandi@gmail.com> wrote:
Ikut Nimbrung,
Saya setuju dengan Bapak Achmad walaupun saya gak begitu paham masalah
pajaknya, tetapi saya melihatnya dari sudut logika sederhananya.
Jika kita melakukan gross up bukannya hal tersebut akan merubah DPP-nya?
dengan berubahnya DPP otomatis PPN-nya pun akan berubah!
Nendi

On 10/17/05, Achmad Amin <achmad.amin@pajak.go.id> wrote:
>
>
> Pak David Hamzah Damian yang terhormat,
> Perlu saya tegaskan bahwa Kitab Suci Saya adalah Al-Qur'an, bukan UU
> Pajak.
>
>
> Menurut saya,
>
> Kalau ada yang berpendapat bahwa "Biaya PPh" bukan merupakan "biaya", saya
> mau tau apa dasarnya (PSAK No. brp?), dan ngapain dijurnal kalau bukan
> biaya
> ?
>
> Yang benar menurut saya, apapun jenis biayanya sepanjang menjadi beban
> perusahaan (mengurangi laba perusahaan) baik masih accrual maupun sudah
> dibayar, harus dicatat sebagai biaya (ingat ini masih akuntansi).
> Mau itu jenisnya sumbangan, natura, PPh, etc. semua itu merupakan biaya
> dan
> harus dicatat (dijurnal) secara akuntansi.
>
> Akan tetapi setelah memasuki "wilayah" pelaporan pajak, biaya itu harus
> dikoreksi positif karena tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto
> ( lihat Pasal 9 UU PPh).
>
> Dengan demikian statement bapak bahwa "biaya PPh" bukan merupakan "biaya",
> menurut saya kurang tepat dan sebaiknya diubah terminasinya menjadi "biaya
> PPh merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto
> sesuai Pasal 9 Ayat (1) huruf h UU PPh"
>
> Mengenai penjurnalan, saya tetap berpendirian seperti yang saya posting
> kemarin dengan alasan :
> 1. Setahu saya pemotongan PPh Pasal 23 tidak dapat diterapkan mekanisme
> gross-up. Yang bisa di gross-up hanyalah PPh Pasal 21, 26, dan PPN. (mohon
> dikoreksi kalau ada peraturan yang mengatur gross-up PPh pasal 23).
> 2. Apabila penjual tidak mau dipotong, maka konsekwensinya PPh Pasal 23
> tsb
> harus menjadi beban pembeli dan bersifat non deductible expenses. Soal
> bukti potongnya, mau dikasih ke penjual atau tidak itu terserah pembeli
> sebagai pihak yang memotong sekaligus yang menanggung beban PPh tsb.
>
> Demikian, mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan.
>
> Best Regards,
> Achmad Amin
>
> ----- Original Message -----
> From: "David Hamzah Damian" <davidhamzahdamian@gmail.com>
> To: <forum-pajak@yahoogroups.com>
> Sent: Saturday, October 15, 2005 5:17 AM
> Subject: RE: [forum-pajak] JOURNAL PPH 23
>
>
> > PPh Pasal 23 = biaya ??????????????????????????
> >
> > Kan UU Pajak Penghasilan jelas sekali menyatakan aduh... pasal berapa
> > ya...?
> > saya lupa karena bukan orang DJP sih! yang bilang kalau Pajak
> Penghasilan
> > itu tidak boleh menjadi biaya pengurang penghasilan bruto dalam
> > perhitungan
> > penghasilan kena pajak. Pak Amin kan orang DJP, masa lupa sama kitab
> suci
> > pajak.
> >
> > Di ralat lagi ya pak tentang penjurnalannya.
> >
> > Mohon Maaf dan Terima Kasih
> >
> > -----Original Message-----
> > From: forum-pajak@yahoogroups.com [mailto:forum-pajak@yahoogroups.com]On
> > Behalf Of Achmad Amin
> > Sent: 14 Oktober 2005 0:55
> > To: forum-pajak@yahoogroups.com
> > Subject: Re: [forum-pajak] JOURNAL PPH 23
> >
> >
> > Menurut saya jurnalnya spt ini ;
> >
> > Dr Biaya Pengurusan Dokumen 8.000.000
> > Dr PPN Masukan (Tax Receivable) 800.000
> > Cr Account Payable
> > 8.800.000
> >
> > Biaya pengurusan dokumen bisa masuk ke jasa manajemen, tarif 6%
> > Dr. Biaya PPh Pasal 23 480.000
> > Cr. Hutang Pajak 480.000
> >
> >
> > Sincerely,
> > Achmad Amin
> >
> > ----- Original Message -----
> > From: "ACCOUNTING" <ttlcjkid@ttlc.co.id>
> > To: <forum-pajak@yahoogroups.com>
> > Sent: Friday, October 14, 2005 8:33 AM
> > Subject: [forum-pajak] JOURNAL PPH 23
> >
> >
> >>
> >>
> >>
> >> PAGI SEMUA
> >>
> >> saya mau tanya pada rekan2 ttg journal akuntansi yang didalamnya ada
> >> pajak
> >> pph 23 tapi suplier maunya bersih. transaksainya sebagai berikut: dalam
> >> pengurusan dokumrnt iso 14001 saya dikenakan biaya Rp 8.000.000
> >> DAN ditambah PPN 10% tapi si suplier itu mau trima pembyaran bersih Rp
> >> 8,800,000 jadi yang tanggung pph 23 adalah pembeli, bagai mana
> journalnya
> >> dan hal ini apakah merupakan obyek pph 23 dan berapa besar tarip nya.
> >> sekian
> >> terimakasih sebelumnya
> >>
> >>
> >>
> >>
> >> Best Regards
> >>
> >> FAIZIN
> >> PT. Toyota Tsusho Logistic Center
> >> MM2100 CIBITUNG 17520
> >> TELP 8998 1701
> >> -----
> >

[Non-text portions of this message have been removed]

------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Fair play? Video games influencing politics. Click and talk back!
http://us.click.yahoo.com/VpgUKB/pzNLAA/cUmLAA/J1EolB/TM
--------------------------------------------------------------------~->

============================================
STOP PRESS!!!
FPMail telah diluncurkan. FPMail adalah fasilitas layanan pencarian peraturan perpajakan melalui email. Daftarkan email anda untuk dapat menggunakan fasilitas ini. Kirimkan email kosong ke alamat daftar@forumpajakmail.com dengan subject "daftar" (tanpa tanda petik).
============================================

PERHATIAN
Dalam me-reply email, hapuslah bagian email yang tidak diperlukan termasuk DISCLAIMER dibawah ini. Anda dapat menggunakan fasilitas pencarian peraturan perpajakan dan tax treaty (P3B) yang kami sediakan secara gratis di website Forum Pajak (www.forumpajak.com).

DISCLAIMER:
Please consult a professional if you require legal advice or other expert assistance. Although this discussion group is designed to provide you with accurate and authoritative information about the subjects covered, it is published with the understanding that Forum Pajak nor its member are engaged in rendering legal, business, or other professional advice. For more information, please visit www.forumpajak.com or send email to subscribe@forumpajak.com to subscribe. Send your advices or comments to redaksi@forumpajak.com.
============================================

Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/forum-pajak/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
forum-pajak-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

0 Comments:

Post a Comment

<< Home