Wednesday, October 26, 2005

RE: [forum-pajak] JOURNAL PPH 23 dan BUT

Saya Setuju banget dengan pak Rusdi.
Tapi, pak Rusdi belum menjawab pertanyaan saya, yaitu
jika perusahaan asing tidak dianggap sebagai BUT maka
tidak akan dikenakan pajak di Indonesia, tapi dia
waajib memungut atau memotong pajak yang menjadi
kewajibannya. Dari pernyataa bapak tersebut, saya mau
nanya, berarti perusahaan asing tersebut harus
mempunyai NPWP karena sebagai pemungut/pemotong?
Betul tidak pak?mohon maaf saya hanya pemula.
Terima kasih

Best Regard
Hendro Setiawan

--- "RUSDI YANIS, S.E" <rusdi.yanis@pajak.go.id>
wrote:

> Bung BR Yth.,
>
> Mari kita spesifikkan lagi masalahnya, yaitu bung
> BR bingung mengapa timbul Utang PPh 23 dan
> seharusnya tidak ada jurnal ketika WHT 23.
>
> Saya pecah saja jurnalnya :
>
> Jurnal timbulnya Biaya dan PPN ketika invoice
> diterima :
> (D) Biaya pengurusan dokumen Rp. 8.000.000
> (D) PPN Masukan 800.000
>
> (K) Utang Pengurusan dok
> 8.800.000
>
> Jurnal ketika melunasi biaya tsb :
> (D) Utang Pengurusan dok 8.800.000
> (K) Kas
> 8.800.000
>
> Jurnal memotong PPh 23 :
> (D) Kas
> 480.000 *)
> (K) Utang PPh 23
> 480.000
>
> Jadi bila digabung jurnalnya :
> (D) Biaya pengurusan dokumen Rp. 8.000.000
> (D) PPN Masukan 800.000
>
> (K) Kas
> 8.320.000
> (K) Utang PPh 23
> 480.000.
>
> Dari uraian di atas jelas penerima jasa
> me-withhold/memotong kas sebesar 480.000 *), shg
> aktiva perush bertambah kas sebesar jumlah tsb, dan
> timbul pula utang PPh 23. Timbulnya utang PPh 23
> disamping karena prinsip 'balance' akuntansi akibat
> jurnal debet kas, juga karena timbulnya kewajiban
> perusahaan utk menyetor kembali kas tsb ke kas
> negara paling lambat tgl. 10 bulan berikutnya. Saya
> tidak membayangkan bila atas transaksi mengambil kas
> 480.000 dari pemberi jasa (sbg WHT 23) dan timbulnya
> kewajiban menyetor kembali (penyetoran PPh 23 yg
> dipotong) tidak direcord/diposting dalam pembukuan,
> disamping melanggar prinsip akuntansi maka kas
> sebesar 480.000 tsb juga akan dapat digunakan untuk
> mudik lebaran tanpa diketahui perusah.
> (he..he..he..jas kiding).
>
> Pemberi jasa akan menerima kas sebesar Rp.
> 8.320.000, yaitu By. Pengurusan dok 8jt + PPN
> Keluaran 10% (pemberi jasa sbg pemungut PPN) - WHT
> 23 6% (pajak pemberi jasa yg dipungut oleh penerima
> jasa). Rp. 8 jt sbg omset pemberi jasa, 800.000 akan
> disetor ke negara (setelah - PM), dan mempunyai
> prepaid 23 sebesar 480.000 (mendapat bukti potg PPh
> 23).
>
> Sudah dulu ya bung BR..... saya khawatir akan
> mengarah kpd debat kusir, biarkan pembaca menelaah
> dan menyimpulkan dan mengembangkan dgn mencari dasar
> argumentasi masing, ingat kata ustadz Sanusi :
> pendapatmu bagi mu, dan pendapat ku bagi
> ku...(ha..ha..kiding lagi kiding lagi).
>
> Hanya pendapat,
>
> Rusdi Yanis
>
>
>
>
>
> ________________________________
>
> From: forum-pajak@yahoogroups.com on behalf of ada
> deh
> Sent: Sel 25/10/2005 10:59
> To: forum-pajak@yahoogroups.com
> Subject: RE: [forum-pajak] JOURNAL PPH 23
>
>
>
> Bung Rusdi Yth.
>
> Rekening pasiva Hutang Pajak timbul karena aktiva
> kita bertambah berupa kas, karena withhold pajak
> pemberi jasa,
>
> >> aktiva kita tidak bertambah bung............WHT
> itu kita potongkan dari penghasilan orang yang
> memberi jasa ke kita. Koq uang kita bisa
> nambah?????? Apalagi jurnal bung rusdi spt ini:
>
> Biaya pengurusan dokumen (D) : 8.000.000
> PPN Masukan (D) : 800.000
> Kas/Utg (K) :
> 8.320.000
> Htg Pjk 23 (K) :
> 480.000
>
> Berarti si pemberi jasa akan menerima 8.320.000
> ditambah 480.000 berupa ssp........keenakan banget
> bung..............
>
> Seharusnya namanya WHT itu melekat didalam biaya
> kita.......dalam hal ini ada didalam 8.000.000, jadi
> gak usah itu hutng muncul karena aktiva
> bertambah...........
>
> Seharusnya sebagai orang pajak bung lebih dalam
> mengetahui prinsip2 WHT...........
>
>
> BR
>
>
>
>
>
> "RUSDI YANIS, S.E" <rusdi.yanis@pajak.go.id> wrote:
> Bung BR Yth.,
>
> Saya akan mencoba menjawab (>>), CMIIW ya :
>
> > Ps. 23 yang dipotong itu pajaknya siapa sih?
> >> Pajaknya pemberi jasa, penerima jasa berkewajiban
> me-withhold dan menyetorkan pajak tsb
>
> > Menurut UU, Pajak yang tidak boleh dibiayakan
> seperti apa sih contohnya?
> >> Dalam UU PPh diatur Pajak langsung seperti PPh.
> Dalam pasal 4 PP No. 138/2000 diatur PPh Pasal 21/23
> yang ditanggung perusahaan, kecuali PPh Pasal 26
> yang digross-up, tidak dapat dikurangkan dalam
> menghitung penghasilan.
>
> >Kenapa sih Pajak tidak boleh dibiayakan?
> >> Kita akan mencari penghasilan netto/penghasilan
> kena pajak ( istilah akuntansinya earn before tax)
> sbg dasar pengenaan PPh jd tidak tepat bila
> dikurangi dulu PPh nya. PPh ini dalam akuntansi sbg
> pengurang EBT dan menghasilkan EAT (earn after tax).
> PPh 21/23 ditanggung perusahaan tidak dapat sbg
> pengurang penghasilan bruto karena perusahaan
> mengeluarkan biaya untuk keperluan perusahaan lain
> yaitu menanggung pajak perusahaan lain.
>
> >Kalau pajak tidak bisa dibiayakan koq bisa muncul
> jurnal Hutang pajak PPh ps. 23?
> >> ?? %4#@*&^ (baca : bingung), Rekening pasiva
> Hutang Pajak timbul karena aktiva kita bertambah
> berupa kas, karena withhold pajak pemberi jasa, jd
> sesuai prinsip 'balance' dalam akuntansi jurnal sisi
> debet (kas) harus disertai jurnal sisi kredit
> (hutang pajak), seperti jurnal PKP penjual atas
> pajak keluarannya. Jd gak ada hubungannya dengan
> biaya, biaya PPh 23 ditgg perush akan timbul bila
> ternyata kita tidak me-withhold kas pemberi jasa
> karena mereka tidak mau, jadi kita mengeluarkan uang
> perusahaan sendiri utk membayar pajak perusahaan
> lain. (ini teori akuntansi, mas Achmad Amin lebih
> kompeten menjwbnya).
>
> Mungkin bung BR salah persepsi dgn pendapat saya :
> dalam mekanisme normal WHT 23 tidak timbul biaya
> (akuntansi) karena hanya masalah cash flow, namun
> bila pemberi jasa tidak mau diptg 23 dan penerima
> jasa menanggung PPh 23 tsb maka akan timbul biaya
> PPh 23 ditanggung perusahaan (jurnal akuntansi di
> sisi debet) namun ini bukan 'pengurang penghasilan
> bruto' menurut UU PPh.
>
> > Bung rusdi kebingungan sendiri untuk menjurnal
> untuk transaksi kredit, karena sudah menjurnal
> Hutang PPh. Ps. 23.
> >> ini bukan pertanyaan kan.......mudah2an saya
> belum bingung bung BR kalaupun sedang bingung saya
> akan pegangan (ha..ha..ha jas kiding), bila kita
> belum membayar (masih hutang) maka rekening utang
> pengurusan dokumen yang dijurnal kredit, bukan kas.
>
> Biaya pengurusan dokumen (D) : 8.000.000
> PPN Masukan (D) : 800.000
> Kas/Utg (K)
> : 8.320.000
> Htg Pjk 23 (K)
> : 480.000
>
>
> >Ps. 23 yang dipotong itu pajaknya orang yang
> memberikan jasa. Di pembukuan si pemotong tidak ada
> pencatatan apapun sehubungan dengan Ps. 23 (baik itu
> transaksi tunai maupun kredit). Sedangkan di
> pembukuan si pemberi jasa (pihak yang dipotong) akan
> dijurnal sebagai Pajak dibayar dimuka.
> >> ups....bagaimana mungkin bila perusahaan
> mendapat/menahan
=== message truncated ===



__________________________________
Yahoo! Mail - PC Magazine Editors' Choice 2005
http://mail.yahoo.com

------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page
http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/J1EolB/TM
--------------------------------------------------------------------~->

============================================
STOP PRESS!!!
FPMail telah diluncurkan. FPMail adalah fasilitas layanan pencarian peraturan perpajakan melalui email. Daftarkan email anda untuk dapat menggunakan fasilitas ini. Kirimkan email kosong ke alamat daftar@forumpajakmail.com dengan subject "daftar" (tanpa tanda petik).
============================================

PERHATIAN
Dalam me-reply email, hapuslah bagian email yang tidak diperlukan termasuk DISCLAIMER dibawah ini. Anda dapat menggunakan fasilitas pencarian peraturan perpajakan dan tax treaty (P3B) yang kami sediakan secara gratis di website Forum Pajak (www.forumpajak.com).

DISCLAIMER:
Please consult a professional if you require legal advice or other expert assistance. Although this discussion group is designed to provide you with accurate and authoritative information about the subjects covered, it is published with the understanding that Forum Pajak nor its member are engaged in rendering legal, business, or other professional advice. For more information, please visit www.forumpajak.com or send email to subscribe@forumpajak.com to subscribe. Send your advices or comments to redaksi@forumpajak.com.
============================================

Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/forum-pajak/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
forum-pajak-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

0 Comments:

Post a Comment

<< Home